PERWALIAN TERHADAP ANAK YANG DIMOHONKAN OLEH IBU KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI BLORA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Blora No. 24/Pdt.P/2020/PN Bla). - 026 PDT 2021
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Diponegoro
Author
Lestari, Jihan Nina
Yunanto, Yunanto
Widanarti, Herni
Yunanto, Yunanto
Widanarti, Herni
Subject
Law
Datestamp
2025-02-27 03:53:00
Abstract :
Perwalian merupakan suatu bentuk perwakilan terhadap diri anak maupun harta kekayaan anak yang masih dibawah umur atau belum kawin yang mana anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Namun penulis menemukan fenomena dalam Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Bla yang mengabulkan permohonan perwalian yang dimohonkan oleh ibu kandungnya, artinya anak yang dimohonkan perwalian tersebut berdasarkan undang-undang masih di bawah kekuasaan orang tuanya. Tujuan dari penelitian hukum ini yaitu untuk mengungkap nilai-nilai dari tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang terkandung dalam penetapan tersebut dan mengungkap alasan-alasan mengapa permohonan wali terhadap anak harus dimohonkan oleh ibu kandungnya ke pengadilan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menerapkan metode penelitian yang dipandu dengan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yang mana fokus penelitiannya terhadap pelaksanaan atau penerapan ketentuan perundang-undangan. Dalam pengumpulan datanya yakni data primer dan data sekunder menggunakan metode wawancara terhadap para subjek yang berkaitan dengan rumusan permasalahan dan didukung dengan metode studi kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif agar data yang diperoleh sangat rinci, jelas dan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara No. 24/Pdt.P/2020/PN Bla, meskipun dalam peraturan perundang-undangan mengatur sedemikian rupa bahwa orang tua yang masih hidup terlama memiliki kekuasaan atas anaknya atau otomatis demi hukum menjadi wali bagi anak-anaknya, namun hakim mengesampingkan ketentuan yang telah diatur dan lebih mengutamakan hak-hak bagi anak-anak Pemohon yakni untuk menerima tunjangan yatim-piatu dari uang pensiun almarhum Lilik Kurniawan (ayahnya) di PT Asabri (Persero) Tbk, apabila perkara tersebut ditolak maka ditakutkan anak-anak Pemohon tidak mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut menunjukkan hakim mengutamakan nilai keadilan. Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan dikesampingkan begitu saja, namun untuk menghindari ketidakseimbangan antar nilai tujuan hukum, hakim disini memberikan pembatasan atas dikabulkannya permohonan tersebut bahwa status wali yang diberikan kepada Pemohon adalah sebatas wali khusus menerima tunjangan yatim-piatu dari uang pensiun almarhum Lilik Kurniawan (ayahnya) di PT Asabri (Persero) Tbk yang menjadi hak anak-anak Pemohon, hal tersebut untuk menghindari perluasan hak dan tanggung jawab Pemohon serta memberikan perlindungan hukum pada anak-anak Pemohon atas penyalahgunaan kewenangan oleh Pemohon. Sehingga hakim dapat dikatakan menyeimbangkan antar nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagai wali khusus untuk menerima tunjangan yatim-piatu dari uang pensiun almarhum Lilik Kurniawan di PT Asabri (Persero) Tbk yang menjadi hak anak-anak Pemohon maka diharapkan memiliki nilai manfaat bagi kehidupan maupun pemenuhan kebutuhan anak-anak Pemohon, sehingga mencerminkan nilai kemanfaatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Bla mencerminkan nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan. Kata Kunci: Perwalian, Ibu Kandung
Perwalian merupakan suatu bentuk perwakilan terhadap diri anak maupun harta kekayaan anak yang masih dibawah umur atau belum kawin yang mana anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Namun penulis menemukan fenomena dalam Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Bla yang mengabulkan permohonan perwalian yang dimohonkan oleh ibu kandungnya, artinya anak yang dimohonkan perwalian tersebut berdasarkan undang-undang masih di bawah kekuasaan orang tuanya. Tujuan dari penelitian hukum ini yaitu untuk mengungkap nilai-nilai dari tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang terkandung dalam penetapan tersebut dan mengungkap alasan-alasan mengapa permohonan wali terhadap anak harus dimohonkan oleh ibu kandungnya ke pengadilan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menerapkan metode penelitian yang dipandu dengan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yang mana fokus penelitiannya terhadap pelaksanaan atau penerapan ketentuan perundang-undangan. Dalam pengumpulan datanya yakni data primer dan data sekunder menggunakan metode wawancara terhadap para subjek yang berkaitan dengan rumusan permasalahan dan didukung dengan metode studi kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif agar data yang diperoleh sangat rinci, jelas dan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara No. 24/Pdt.P/2020/PN Bla, meskipun dalam peraturan perundang-undangan mengatur sedemikian rupa bahwa orang tua yang masih hidup terlama memiliki kekuasaan atas anaknya atau otomatis demi hukum menjadi wali bagi anak-anaknya, namun hakim mengesampingkan ketentuan yang telah diatur dan lebih mengutamakan hak-hak bagi anak-anak Pemohon yakni untuk menerima tunjangan yatim-piatu dari uang pensiun almarhum Lilik Kurniawan (ayahnya) di PT Asabri (Persero) Tbk, apabila perkara tersebut ditolak maka ditakutkan anak-anak Pemohon tidak mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut menunjukkan hakim mengutamakan nilai keadilan. Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan dikesampingkan begitu saja, namun untuk menghindari ketidakseimbangan antar nilai tujuan hukum, hakim disini memberikan pembatasan atas dikabulkannya permohonan tersebut bahwa status wali yang diberikan kepada Pemohon adalah sebatas wali khusus menerima tunjangan yatim-piatu dari uang pensiun almarhum Lilik Kurniawan (ayahnya) di PT Asabri (Persero) Tbk yang menjadi hak anak-anak Pemohon, hal tersebut untuk menghindari perluasan hak dan tanggung jawab Pemohon serta memberikan perlindungan hukum pada anak-anak Pemohon atas penyalahgunaan kewenangan oleh Pemohon. Sehingga hakim dapat dikatakan menyeimbangkan antar nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagai wali khusus untuk menerima tunjangan yatim-piatu dari uang pensiun almarhum Lilik Kurniawan di PT Asabri (Persero) Tbk yang menjadi hak anak-anak Pemohon maka diharapkan memiliki nilai manfaat bagi kehidupan maupun pemenuhan kebutuhan anak-anak Pemohon, sehingga mencerminkan nilai kemanfaatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PN Bla mencerminkan nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan. Kata Kunci: Perwalian, Ibu Kandung
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
