TINJUAN YURIDIS TERHADAP FITNAH DAN UJARAN KEBENCIAN
DALAM KAMPANYE POLITIK MELALUI MEDSOS DI PEMILU
TAHUN 2024 BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas PGRI Semarang
Author
ROUDLOH, FARRA AULIA
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-06-10 03:57:05
Abstract :
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan agenda wajib lima tahunan yang digelar oleh bangsa Indonesia. Kampanye melalui sosial media menjadi lebih efektif dan memberikan berbagai dampak positif diantaranya mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Namun, dibalik sisi positif tersebut sosial media juga menjadi sarang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjelang pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk studi kasus, wawancara dengan para ahli dan praktisi hukum, serta observasi langsung. Dari hasil penelitian ditemukan 355 pelanggaran konten internet selama periode kampanye Pemilu 2024, yang berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Untuk menyikapi hal tersebut, KPU selaku penyelenggara pemilu bekerja sama dengan Kominfo dalam hal pemantauan, pengawalan, dan penekanan angka penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Kata kunci : Kampanye, Hoaks, Ujaran kebencian, KPU
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan agenda wajib lima tahunan yang digelar oleh bangsa Indonesia. Kampanye melalui sosial media menjadi lebih efektif dan memberikan berbagai dampak positif diantaranya mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Namun, dibalik sisi positif tersebut sosial media juga menjadi sarang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjelang pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk studi kasus, wawancara dengan para ahli dan praktisi hukum, serta observasi langsung. Dari hasil penelitian ditemukan 355 pelanggaran konten internet selama periode kampanye Pemilu 2024, yang berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Untuk menyikapi hal tersebut, KPU selaku penyelenggara pemilu bekerja sama dengan Kominfo dalam hal pemantauan, pengawalan, dan penekanan angka penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Kata kunci : Kampanye, Hoaks, Ujaran kebencian, KPU
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
