DETAIL DOCUMENT
DAMPAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2017 TERHADAP TOKO BIASA DI KECAMATAN JATI
Total View This Week0
Institusion
Universitas PGRI Semarang
Author
Zulfaidah, Ika Atik
Subject
L Education (General) 
Datestamp
2024-11-19 04:32:00 
Abstract :
Ika Atik Zulfaidah, ?Dampak Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Jati?. Progam Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan, Universitas PGRI Semarang, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1). Perbedaan omset setalah adanya Perda Kudus No 12 Tahun 2017 Kabupaten Kudus terhadap toko biasa di Kecamatan Jati; 2). Perbedaan modal kerja setelah adanya Perda Kudus No 12 Tahun 2017 Kabupaten Kudus terhadap toko biasa di Kecamatan Jati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner, guna mencapai tujuan penelitian, di dalam penelitian ini digunakan alat analisis Uji Validitas dan Reliabilitas untuk mengukur keakuratan kuesioner yang tersebar dan Paired sampel t test guna mengetahui apakah terdapat perbedaan omset dan modal kerja setelah adanya Perda Kudus No 12 Tahun 2017 Kabupaten Kudus. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pedagang toko biasa di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Sampel yang digunakan sebesar 49 pedagang toko biasa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner (angket). Alat analisis data menggunakan Paired sampel t test. Hasil penelitian menunjukkan : (1). Tidak ada perbedaan omset sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 12 Tahun 2017 Kabupaten Kudus terhadap toko biasa di Kecamatan Jati. (2). Tidak ada perbedaan modal kerja sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 12 Tahun 2017 Kabupaten Kudus terhadap toko biasa di Kecamatan Jati. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 tidak berpengaruh signifikan pada toko biasa. Saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan daerah tersebut harus dibarengi dengan kontroling dan evaluasi. Kata Kunci : Peraturan Daerah , UKM 
Institution Info

Universitas PGRI Semarang