Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menghalangi vaksinasi covid-19
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Sibarani, Hana Diana Meilani
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-03-30 08:36:11
Abstract :
ABSTRAK Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menghalangi Vaksinasi Covid-19 bertujuan pertama mengetahui dan menganalisa vaksinasi Covid-19 di Indonesia merupakan hak atau kewajiban untuk dilakukan setiap warga Negara Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang menghalangi proses vaksinasi di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang- undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa vaksinasi merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penerimaan vaksinasi Covid 19 sebagai salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh negara dalam konstitusi kepada warga negaranya yaitu mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah telah tegas menyatakan bahwa vaksin merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk diberikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus corona. Vaksin Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia dengan melihat dari perspektif bagaimana vaksin Covid-19 ditujukan dengan maksud mempertahankan hak untuk hidup, kehidupan yang layak dan keselamatan. Dengan adanya pemberian vaksin Covid-19 ini pun juga sebagai perlindungan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dalam mendapatkan imun atau kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19 ini. Kedua: Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menghalangi pelaksanaan vaksin Covid-19 dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Kata Kunci: Menghalangi, Pertanggungjawaban, Vaksinasi.
ABSTRAK Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menghalangi Vaksinasi Covid-19 bertujuan pertama mengetahui dan menganalisa vaksinasi Covid-19 di Indonesia merupakan hak atau kewajiban untuk dilakukan setiap warga Negara Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang menghalangi proses vaksinasi di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang- undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa vaksinasi merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penerimaan vaksinasi Covid 19 sebagai salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh negara dalam konstitusi kepada warga negaranya yaitu mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah telah tegas menyatakan bahwa vaksin merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk diberikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus corona. Vaksin Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia dengan melihat dari perspektif bagaimana vaksin Covid-19 ditujukan dengan maksud mempertahankan hak untuk hidup, kehidupan yang layak dan keselamatan. Dengan adanya pemberian vaksin Covid-19 ini pun juga sebagai perlindungan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dalam mendapatkan imun atau kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19 ini. Kedua: Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menghalangi pelaksanaan vaksin Covid-19 dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Kata Kunci: Menghalangi, Pertanggungjawaban, Vaksinasi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
