Prinsip keadilan pengelolaan oleh Pemerintah Kota Surabaya bagi penghuni rusunawa
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Santika, Dela Renta
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-04-08 01:01:49
Abstract :
Penelitian yang berjudul Prinsip Keadilan Pengelolaan oleh Pemerintah Kota Surabaya Bagi Penghuni Rusunawa bertujuan pertama untuk mengetahui, dan memahami, serta manganalisis tentang bagaimana karakteristik prinsip keadilan bagi penghuni rusunawa yang di tinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. Kedua untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis bagaimana upaya penyelesaian jika ada sengketa hukum antara penghuni dengan pemkot. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum posisitif yang berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Terkait dengan prinsip keadilan distributif menurut Aristoteles dalam rusunawa, Pemerintah Kota Surabaya harus memberikan apa yang menjadi hak warga Surabaya, setiap orang ataupun masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, tidak hanya untuk kalangan MBR saja tetapi untuk masyarakat dengan golongan ekonomi yang mencukupi, ini merupakan perwujudan keadilan distributif karena warga Surabaya mempunyai hak untuk mendapatkan rumah hunian atau rumah susun. Kedua : Upaya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan rumah susun lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara (Musyawarah, Mediasi, dan Arbitrase). Jika upaya diluar pengadilan mengalami jalan buntu, dan tidak menemui titik terang maka dapat diupayakan melalui pengadilan.
Penelitian yang berjudul Prinsip Keadilan Pengelolaan oleh Pemerintah Kota Surabaya Bagi Penghuni Rusunawa bertujuan pertama untuk mengetahui, dan memahami, serta manganalisis tentang bagaimana karakteristik prinsip keadilan bagi penghuni rusunawa yang di tinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. Kedua untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis bagaimana upaya penyelesaian jika ada sengketa hukum antara penghuni dengan pemkot. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum posisitif yang berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Terkait dengan prinsip keadilan distributif menurut Aristoteles dalam rusunawa, Pemerintah Kota Surabaya harus memberikan apa yang menjadi hak warga Surabaya, setiap orang ataupun masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, tidak hanya untuk kalangan MBR saja tetapi untuk masyarakat dengan golongan ekonomi yang mencukupi, ini merupakan perwujudan keadilan distributif karena warga Surabaya mempunyai hak untuk mendapatkan rumah hunian atau rumah susun. Kedua : Upaya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan rumah susun lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara (Musyawarah, Mediasi, dan Arbitrase). Jika upaya diluar pengadilan mengalami jalan buntu, dan tidak menemui titik terang maka dapat diupayakan melalui pengadilan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
