Perlindungan hukum atas warga negara yang melakukan perjanjian jual beli rumah susun
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Horyanto, Bevillia
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-05-12 02:48:09
Abstract :
Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama; Pada dasarnya pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Proses pendaftaran tanah tahap awalnya dilakukan dengan tahap pengukuran, sebelum dilaksanakan pengukuran dan batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya melalui asas kontradiktur delimitasi. Asas kontradiktur delimitasi wajib dilaksanakan oleh pemohon (pemilik tanah) sebelum petugas ukur BPN melakukan pengukuran atau dapat dilaksanakan pada tahap pengukuran bidang tanah dan menjadi syarat mutlak dalam proses pendaftaran tanah. Kedua: Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dilaksanakan dalam pendaftaran tanah maka sengketa mengenai batas tanah tidak akan terjadi, dengan dilaksanakannya asas Kontradiktur Delimitasi tersebut dalam pendaftaran tanah bisa mengurangi atau menghindari terjadinya salah satu permasalahan atau sengketa pertanahan. Tidak diterapkannya asas kontradiktur delimitasi secara konsisten dan konsekuen dalam tahap pengukuran bidang tanah pada kegiatan pendaftaran tanah tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap objek bidang tanah yang didaftarkan. Akibatnya tentu akan berpengaruh kepada lemahnya kepastian hukum objek hak untuk dijadikan sebagai sarana bagi pemegang atau pemilik hak atas tanah.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama; Pada dasarnya pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Proses pendaftaran tanah tahap awalnya dilakukan dengan tahap pengukuran, sebelum dilaksanakan pengukuran dan batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya melalui asas kontradiktur delimitasi. Asas kontradiktur delimitasi wajib dilaksanakan oleh pemohon (pemilik tanah) sebelum petugas ukur BPN melakukan pengukuran atau dapat dilaksanakan pada tahap pengukuran bidang tanah dan menjadi syarat mutlak dalam proses pendaftaran tanah. Kedua: Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dilaksanakan dalam pendaftaran tanah maka sengketa mengenai batas tanah tidak akan terjadi, dengan dilaksanakannya asas Kontradiktur Delimitasi tersebut dalam pendaftaran tanah bisa mengurangi atau menghindari terjadinya salah satu permasalahan atau sengketa pertanahan. Tidak diterapkannya asas kontradiktur delimitasi secara konsisten dan konsekuen dalam tahap pengukuran bidang tanah pada kegiatan pendaftaran tanah tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap objek bidang tanah yang didaftarkan. Akibatnya tentu akan berpengaruh kepada lemahnya kepastian hukum objek hak untuk dijadikan sebagai sarana bagi pemegang atau pemilik hak atas tanah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
