Penerapan undang-undang korupsi terhadap pelaku penyelewengan dana bantuan sosial bagi terdampak corona virus disease 2019 (Covid-19)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Bismara, Adik
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-06-17 04:02:00
Abstract :
Penelitian yang berjudul Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang bagaimana tipologi penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisa apakah pelaku penyelewengan dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penilitian skripsi dapat disimpulkan Pertama yaitu Masyarakat yang terdampak bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID?19) membutuhkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah yaitu bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan lansgung tunai desa (BLTDes), bantuan sosial tunai (BST), listrik gratis serta kartu prakerja bagi orang yang kesulitan mencari pekerjaan guna mengasah skill. Oleh karena itu dana bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak wabah, banyak pihak penyalur yang menyalahgunakan bantuan tersebut demi kepentingan pribadi atau sekelompok orang hingga melalaikan suatu kewajibannya sebagai pihak penyalur bantuan sosial COVID-19. Kedua adalah Dalam pertanggungjawaban bagi pelaku yang telah melakukan tindak penyelewengan bansos COVID-19 maka pelaku tersebut berhak memenuhi unsur untuk melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diperbuat dalam kesalahan yang didapat. Sehingga pelaku tersebut dapat dikenakan pasal 2 ayat (2) Undang?Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi " Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan ", maka dari itu keadaan tertentu dijelaskan bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID?19) termasuk bencana nonalam sehingga pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka dari bantuan sosial COVID-19 direncanakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah. Kata Kunci: COVID-19, Bantuan Sosial, Penyelewengan
Penelitian yang berjudul Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang bagaimana tipologi penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisa apakah pelaku penyelewengan dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penilitian skripsi dapat disimpulkan Pertama yaitu Masyarakat yang terdampak bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID?19) membutuhkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah yaitu bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan lansgung tunai desa (BLTDes), bantuan sosial tunai (BST), listrik gratis serta kartu prakerja bagi orang yang kesulitan mencari pekerjaan guna mengasah skill. Oleh karena itu dana bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak wabah, banyak pihak penyalur yang menyalahgunakan bantuan tersebut demi kepentingan pribadi atau sekelompok orang hingga melalaikan suatu kewajibannya sebagai pihak penyalur bantuan sosial COVID-19. Kedua adalah Dalam pertanggungjawaban bagi pelaku yang telah melakukan tindak penyelewengan bansos COVID-19 maka pelaku tersebut berhak memenuhi unsur untuk melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diperbuat dalam kesalahan yang didapat. Sehingga pelaku tersebut dapat dikenakan pasal 2 ayat (2) Undang?Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi " Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan ", maka dari itu keadaan tertentu dijelaskan bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID?19) termasuk bencana nonalam sehingga pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka dari bantuan sosial COVID-19 direncanakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah. Kata Kunci: COVID-19, Bantuan Sosial, Penyelewengan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
