Karakteristik utang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik melalui akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Amirullah, moch faisol karim
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-10-14 04:12:05
Abstract :
ABSTRAK Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang diperlukan oleh makhluk hidup khususnya manusia untuk menjalankan kehidupan seluruh umat manusia. Setiap pengalihan atau pengalihan hak atas tanah, baik hak milik maupun hak atas tanah lainnya yang dapat dipindahtangankan atau dibebani, menurut peraturan perundang-undangan, wajib didaftarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai akta notaris yang digunakan untuk kepentingan piutang, serta sebagai upaya memberikan solusi dan upaya memberikan informasi kepada masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta menggunakan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya pembatalan akta Perjanjian pengikatan jual beli tanah adalah Karena adanya kesepakatan dari para pihak. Karena syarat batal sebagaimana yang tercantum dalam klausul pengikatan jual beli telah terpenuhi, serta pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari salah satu pihak yang biasanya salah satu pihak wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari pembatalan pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris tersebut adalah ganti kerugian, pembatalan perjanjian, dan pembatalan disertai ganti kerugian. Adanya tuntutan hukum ganti rugi seluruh biaya berikut bunga dari pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan pengikatan jual beli tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 BW dan Pasal 1244 BW, yang pada intinya menyebutkan mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. tuntutan hukum dapat dilakukan ke Pengadilan (litigasi) setelah sebelumnya didahului dengan peringatan (somatie) yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang membatalkan atau pihak yang telah melakukan wanprestasi/cidera janji dalam pengikatan jual beli tersebut. Apabila suatu akta Hutang-piutang yang menjadi dasar untuk pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris benar-benar memuat klausul yang jelas dan tegas yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut secara seimbang dan adil. Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hutang-Piutang, Notaris, Pidana Pemalsuan
ABSTRAK Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang diperlukan oleh makhluk hidup khususnya manusia untuk menjalankan kehidupan seluruh umat manusia. Setiap pengalihan atau pengalihan hak atas tanah, baik hak milik maupun hak atas tanah lainnya yang dapat dipindahtangankan atau dibebani, menurut peraturan perundang-undangan, wajib didaftarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai akta notaris yang digunakan untuk kepentingan piutang, serta sebagai upaya memberikan solusi dan upaya memberikan informasi kepada masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta menggunakan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya pembatalan akta Perjanjian pengikatan jual beli tanah adalah Karena adanya kesepakatan dari para pihak. Karena syarat batal sebagaimana yang tercantum dalam klausul pengikatan jual beli telah terpenuhi, serta pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari salah satu pihak yang biasanya salah satu pihak wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari pembatalan pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris tersebut adalah ganti kerugian, pembatalan perjanjian, dan pembatalan disertai ganti kerugian. Adanya tuntutan hukum ganti rugi seluruh biaya berikut bunga dari pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan pengikatan jual beli tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 BW dan Pasal 1244 BW, yang pada intinya menyebutkan mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. tuntutan hukum dapat dilakukan ke Pengadilan (litigasi) setelah sebelumnya didahului dengan peringatan (somatie) yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang membatalkan atau pihak yang telah melakukan wanprestasi/cidera janji dalam pengikatan jual beli tersebut. Apabila suatu akta Hutang-piutang yang menjadi dasar untuk pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris benar-benar memuat klausul yang jelas dan tegas yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut secara seimbang dan adil. Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hutang-Piutang, Notaris, Pidana Pemalsuan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
