Abstract :
ABSTRACT
Fashion is one of the mainstay sectors in the creative economy. The creative
economy is closely tied to copyright because of the creative economic
development to create goods and services that can bring economic benefits to its
creators. The creative economy in the MEA era of fashion copyright is vulnerable
to piracy because MEA imposed a single market against ASEAN member
countries. Piracy hell creators suffered moral loss because they feel the results of
his work is uncertain and material losses because the results of his work certainly
does not provide incentives to the creator. This is made the authors interested in
raising legal issues about the urgency of fashion copyright to the creative
economy in the MEA and the fashion legal form of the creative economy in the
MEA. This research uses normative research type, that is legal research which is
studied using fashion copyright regulation, creative economy and ASEAN
economic society. Assessment was done by approach of legislation and
conceptual approach then analyzed the relationship between law rule
systematically. The form of copyright law to the creative economy in the MEA is
visible from the government's policy to renew the UUHC and the ratification of
Presidential Decree of Bekraf UUHC explanation states that the creative
economy becomes one of Indonesia's mainstay to improve the country's economy.
Bekrof to build economic policy. The UUHC renewal and the endorsement of the
Presidential Regulation on Bekraf are expected to meet the elements and the
development of creative economy. Researchers hope the perpetrators of piracy are
dealt with firmly in accordance with the provisions of the UUHC and Perpres
Bekraf is expected to be repaired into Law Bekrcf because Bekrof is a body that
plays an important role in the advancement of creative economy in the era of
MEA.
Keywords: Copyright of Fashion, Creative Economy, ASEAN Economic
Community
=========================================================
ABSTRAK
Fesyen merupakan salah satu sektor andalan dalam ekonomi kreatif. Ekonomi
kreatif erat hubungannya dengan hak cipta karena perkembangan ekonomi kreatif
berfokus kepada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian,
bakat dan kreativitas yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi kepada
penciptanya. Ekonomi kreatif di era MEA membuat hale cipta fesyen rentan
terkena pembajakan karena MEA memberlakukan pasar tunggal terhadap negara
anggota ASEAN. Pembajakan mengakibatkan pencipta mengalami kerugian moril
karena merasa hasil karyanya tidak dihargai dan kerugian materiil karena basil
karyanya telah tersebar namun tidak memberikan insentif kepada pencipta. Hal ini
membuat penulis tertarik mengangkat isu hukum tentang urgensi hak cipta fesyen
terhadap ekonomi kreatif dalam MEA dan bentuk perlindungan hukum .fesyen
terhadap ekonomi kreatif dalam MEA.
:P~:n~UglW, im m~~_ggyp,~lW, ti~ ~:n~UtilW, normatif, Y3.itu. pe:neUg3.n hYkYm Y3.ng
dikaji menggunakan aturan hukum terkait hak cipta fesyen, Ekonomi kreatif dan
masyarakat ekonomi ASEAN. Pengkajian dilakukan dengan pendekatan
perundang-nndangan dan pendekatan konseptuaI kemudian dianalisis hubungan
antara aturan hukum secara sistematis:
Bentuk perlindungan hak cipta terhadap ekonomi kreatif dalam MEA terlihat dari
kebijakan pemerintah memperbaharui UUHC dan pengesahan Perpres Bekraf.
Penjelasan UUHC menyatakan bahwa ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan
Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara. Bekraf bertugas untuk
menetapkan kebijakan terhadap ekonomi kreatif. Pembaruan UUHC dan
mengesahan Perpres Bekraf diharapkan dapat memenuhi unsur perlindungan dan
pengembangan ekonomi kreatif.
Peneliti berharap pelaku pembajakan ditindak dengan tegas sesuai ketentuan yang
terdapat .dalam UUHC dan Perpres Bekraf diharapkan dapat ditingkatkan menjadi
UU Bekraf karena Bekraf merupakan badan yang berperan penting dalam
kemajuan ekonomi kreatif dalam em MEA. . - . . -
Kaea Kunci : Hak Cipta Fesyen, Ekonomi Kreatif, Masyarakat Ekonomi
ASEAN
=========================================================