Harmonisasi undang-undang pangan dalam kaitannya dengan undang-undang jaminan produk halal dalam menhadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Dibyantarsih, Noerana
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-02-20 07:07:19
Abstract :
ABSTRAK Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang selalu berusaha untuk memajukan negaranya. Dewasa ini Indonesia termasuk di dalam wilayah negara ASEAN yang mengalami berbagai perubahan. begitupun dengan negara-negara lainnya. Perubahan terjadi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosio-budaya dan teknologi dimana perubahan tersebut disebut dengan globalisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya perekonomian sehingga menuntut adanya persaingan di an tara wilayah negara-negara. khususnya negara berkembang yang menyebabkan setiap negara berkompetisi dalam meningkatkan perekonomiannya, salah satunya di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini berimbas pada kebijakan- kebijakan yang dibentuk dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional. Sehingga timbul sebuah wacana dari penulis tentang Bagaimana ketentuan tentang kehalalan produk pangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagaimana harmonisasi Undang-undang Pangan dikaitkan dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal, untuk dijadikan sebuah karya tulis. Penulis mengunakan metode penelitian normatif yang memfokuskan kepada kajian perundang-undangan yang berhubungan dengan penggunaan Harmonisasi Undang-undang pangan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Jaminan Produk halal dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) . Setelah melakukan penelitian Penulis menemukan di mana ketentuan tentang kehalalan produk pangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi. ASEAN (MEA) yakni dalam hal ini sertifikasi halal. Sertifikat Halal MUI terasa sangat dibutuhkan bagi kalangan pengusaha dan produsen makanan dan minuman. Bukan hanya oleh keluarga Muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan oleh hampir semua umat dan produsen yang berasal dari beragam agama. Karena sertifikat halal sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen terutama muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Harmonisasi Undang-undang Pangan dalam kaitannya dengan Undang- undang Jaminan Produk Halal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni adanya aturan tentang peredaran produk-produk pang an yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia. Adapun harmonisasi peraturan perundang-undangan ini tidak terlepas dari tiga landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni; landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis dalam melakukan koordinasi pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden. UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pangan dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mensyaratkan bagi produsen atau pelaku usaha untuk mencantumkan label halal tanpa terkecuali demi menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Kata kunci : Harmonisasi Undang-undang, Produk Halal dan Masyarakat Ekonomi Asean. ========================================================= ABSTRACT Indonesia is one of the developing countries that is always trying to advance its country. Currently, Indonesia is included in the territory of ASEAN countries that undergo various changes, as well as with other countries. Changes occur in the fields of politics, economics, education, socio-culture and technology where the change is called globalization. The change is marked by an increase in the economy that requires competition among countries, especially developing countries that cause each country to compete in improving the economy, one of them in the field of trade and services. This has an impact on the policies established in the form of bilateral, multilateral and regional cooperation. So there arises a discourse from the author on How the provisions on halal food products in the face of the ASEAN Economic Community (MEA). How the harmonization of the Food Law is linked with the Halal Product Warranty Act, to be a paper. The author uses normative research methods that focus on the review of legislation relating to the use of Harmonization of Food Law in relation to the Law on Halal Product Assurance in the face of the ASEAN economic community. The approach used is the statutory approach (Statute Approach). The statutory approach (Statute Approach). After doing research the author finds out where the provisions on halal food products in the face of the ASEAN Economic Community (MEA) ie in this case halal certification. Halal Certificate MUI feels very necessary for businessmen and producers of food and beverages. Not only by Muslim families or Muslims, but also required by almost all people and producers who come from various religions. Because halal certificate as producer responsibili
ABSTRAK Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang selalu berusaha untuk memajukan negaranya. Dewasa ini Indonesia termasuk di dalam wilayah negara ASEAN yang mengalami berbagai perubahan. begitupun dengan negara-negara lainnya. Perubahan terjadi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosio-budaya dan teknologi dimana perubahan tersebut disebut dengan globalisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya perekonomian sehingga menuntut adanya persaingan di an tara wilayah negara-negara. khususnya negara berkembang yang menyebabkan setiap negara berkompetisi dalam meningkatkan perekonomiannya, salah satunya di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini berimbas pada kebijakan- kebijakan yang dibentuk dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional. Sehingga timbul sebuah wacana dari penulis tentang Bagaimana ketentuan tentang kehalalan produk pangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagaimana harmonisasi Undang-undang Pangan dikaitkan dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal, untuk dijadikan sebuah karya tulis. Penulis mengunakan metode penelitian normatif yang memfokuskan kepada kajian perundang-undangan yang berhubungan dengan penggunaan Harmonisasi Undang-undang pangan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Jaminan Produk halal dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) . Setelah melakukan penelitian Penulis menemukan di mana ketentuan tentang kehalalan produk pangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi. ASEAN (MEA) yakni dalam hal ini sertifikasi halal. Sertifikat Halal MUI terasa sangat dibutuhkan bagi kalangan pengusaha dan produsen makanan dan minuman. Bukan hanya oleh keluarga Muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan oleh hampir semua umat dan produsen yang berasal dari beragam agama. Karena sertifikat halal sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen terutama muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Harmonisasi Undang-undang Pangan dalam kaitannya dengan Undang- undang Jaminan Produk Halal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni adanya aturan tentang peredaran produk-produk pang an yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia. Adapun harmonisasi peraturan perundang-undangan ini tidak terlepas dari tiga landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni; landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis dalam melakukan koordinasi pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden. UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pangan dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mensyaratkan bagi produsen atau pelaku usaha untuk mencantumkan label halal tanpa terkecuali demi menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Kata kunci : Harmonisasi Undang-undang, Produk Halal dan Masyarakat Ekonomi Asean. ========================================================= ABSTRACT Indonesia is one of the developing countries that is always trying to advance its country. Currently, Indonesia is included in the territory of ASEAN countries that undergo various changes, as well as with other countries. Changes occur in the fields of politics, economics, education, socio-culture and technology where the change is called globalization. The change is marked by an increase in the economy that requires competition among countries, especially developing countries that cause each country to compete in improving the economy, one of them in the field of trade and services. This has an impact on the policies established in the form of bilateral, multilateral and regional cooperation. So there arises a discourse from the author on How the provisions on halal food products in the face of the ASEAN Economic Community (MEA). How the harmonization of the Food Law is linked with the Halal Product Warranty Act, to be a paper. The author uses normative research methods that focus on the review of legislation relating to the use of Harmonization of Food Law in relation to the Law on Halal Product Assurance in the face of the ASEAN economic community. The approach used is the statutory approach (Statute Approach). The statutory approach (Statute Approach). After doing research the author finds out where the provisions on halal food products in the face of the ASEAN Economic Community (MEA) ie in this case halal certification. Halal Certificate MUI feels very necessary for businessmen and producers of food and beverages. Not only by Muslim families or Muslims, but also required by almost all people and producers who come from various religions. Because halal certificate as producer responsibili
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
