Formulasi ketentuan pidana atas produk makanan dan minuman yang bersertifikat halal
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Winarno, Ardi
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-02-20 06:22:42
Abstract :
ABSTRAK Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua produk makanan dan minuman agar terjaga kehalalannya. Dikarenakan jumlah penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim, maka Negara hams memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat. Dengan terbitnya Undang - Undang R1 Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana formulasi ketentuan pidana atas produk makanan dan minuman olahan bersertifikat halal yang melanggar dan Apa sanksi produk makanan dan minuman olahan pada di Indonesia belum bersertifikat haIal. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menjelaskan apa akibat hukum bila para pelaku usaha tidak bisa menjaga kehalalan dari produk yang dihasilkan sehingga Pemerintah menyarankan setiap pelaku usaha berkewajiban untuk mengurus dan melengkapi dokumen tentang spesifikasi halal. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara yuridis normatife dan pendekatan konseptual mengenai isu hukum dan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Peran serta pemerintah merupakan sebuah tanggungjawab dengan mengkukuhkan perihal halal - haram ini kedalam suatu aturan. Dengan adanya aturan Undang - Undang yang mengatur secara khusus mengenai kehalalan terhadap produk pangan merupakan kebutuhan dasar yang aling utama dan pemenuhannya merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin didalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 sebagai komponen dasar untuk mewujutkan sumber daya manusia yang berkualitas. Simpulan dari penulisan Formulasi Ketentuan Pidana atas produk makanan dan minuman yang bersertifikar halal adalah dengan adanya Undang- Undang Jaminan Produk Halal merupakan langkah nyata Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan merupakan upaya menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi. Bahwa dengan adanya sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar dapat dijalankan supaya dapat memberikan perlindungan jaminan kepastian hukum produk halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kata kunci : Formulasi Ketentua Pidana, Produk Halal dan Sertifikasi Halal ========================================================= ABSTRAC It is a duty for the Indonesian government to provide legal protection for all food and beverage products to maintain halal. Because the majority of Indonesia s population is Muslim, there fore the State must provide legal certainty and legal guarantee to the products consumed by the public. With the i uance of RI Law Number. 33 of 2014 about on Halal Product Guarantee aims to know: How is the formulation of criminal provisions on processed food products and beverages products that are certified halal in violation and What anetions processed food products and beverages products in Indonesia has not been certified halal. The purpose of this writing products paper is to know and explain what the legal consequences effect if the business actors can not maintain the halal of the resulting product so that the Government suggests evely business actor is obliged to take care and complete the document about halal specification. Research methods undertaker of research conducted by the author with _ 'uridical normatife and conceptual approaches concerning legal issues and not moving from the rule of law that is related to this writing. The role of government is a responsibility by affirming this illegitimate lawful matter of halal into a rule. With the existence provisions of a rule of the Act specifically regulating the halal to food products is the most basic need and ulfillment is the Human Rights guaranteed in the law the basic state Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 as a basic component to realize qualified human resources. The conclusion of the writing is the Criminal Procedure Formulation on halal certified food and beverage products is the existence of the Halal Products 'arranty Act is a concrete step of the Government of the Republic of Indonesia in realizing the protection of the entire Indonesian nation and is an effort to ensure I re comfort, safety and certainty of availability of Halal products for the society people in consuming. By the existence of criminal sanctions which has been arranged in Article 56 and Article 57 of Law of RI Number 33 Year 2014 abaut Halal Product Guarantee to be executed in order to give provide legal assurance guarantee of halal product for Muslim Consumers in Indonesia ill consuming the product. Keywords : Formulation of Criminal Section, Halal Product and Halal Certificat
ABSTRAK Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua produk makanan dan minuman agar terjaga kehalalannya. Dikarenakan jumlah penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim, maka Negara hams memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat. Dengan terbitnya Undang - Undang R1 Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana formulasi ketentuan pidana atas produk makanan dan minuman olahan bersertifikat halal yang melanggar dan Apa sanksi produk makanan dan minuman olahan pada di Indonesia belum bersertifikat haIal. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menjelaskan apa akibat hukum bila para pelaku usaha tidak bisa menjaga kehalalan dari produk yang dihasilkan sehingga Pemerintah menyarankan setiap pelaku usaha berkewajiban untuk mengurus dan melengkapi dokumen tentang spesifikasi halal. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara yuridis normatife dan pendekatan konseptual mengenai isu hukum dan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Peran serta pemerintah merupakan sebuah tanggungjawab dengan mengkukuhkan perihal halal - haram ini kedalam suatu aturan. Dengan adanya aturan Undang - Undang yang mengatur secara khusus mengenai kehalalan terhadap produk pangan merupakan kebutuhan dasar yang aling utama dan pemenuhannya merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin didalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 sebagai komponen dasar untuk mewujutkan sumber daya manusia yang berkualitas. Simpulan dari penulisan Formulasi Ketentuan Pidana atas produk makanan dan minuman yang bersertifikar halal adalah dengan adanya Undang- Undang Jaminan Produk Halal merupakan langkah nyata Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan merupakan upaya menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi. Bahwa dengan adanya sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar dapat dijalankan supaya dapat memberikan perlindungan jaminan kepastian hukum produk halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kata kunci : Formulasi Ketentua Pidana, Produk Halal dan Sertifikasi Halal ========================================================= ABSTRAC It is a duty for the Indonesian government to provide legal protection for all food and beverage products to maintain halal. Because the majority of Indonesia s population is Muslim, there fore the State must provide legal certainty and legal guarantee to the products consumed by the public. With the i uance of RI Law Number. 33 of 2014 about on Halal Product Guarantee aims to know: How is the formulation of criminal provisions on processed food products and beverages products that are certified halal in violation and What anetions processed food products and beverages products in Indonesia has not been certified halal. The purpose of this writing products paper is to know and explain what the legal consequences effect if the business actors can not maintain the halal of the resulting product so that the Government suggests evely business actor is obliged to take care and complete the document about halal specification. Research methods undertaker of research conducted by the author with _ 'uridical normatife and conceptual approaches concerning legal issues and not moving from the rule of law that is related to this writing. The role of government is a responsibility by affirming this illegitimate lawful matter of halal into a rule. With the existence provisions of a rule of the Act specifically regulating the halal to food products is the most basic need and ulfillment is the Human Rights guaranteed in the law the basic state Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 as a basic component to realize qualified human resources. The conclusion of the writing is the Criminal Procedure Formulation on halal certified food and beverage products is the existence of the Halal Products 'arranty Act is a concrete step of the Government of the Republic of Indonesia in realizing the protection of the entire Indonesian nation and is an effort to ensure I re comfort, safety and certainty of availability of Halal products for the society people in consuming. By the existence of criminal sanctions which has been arranged in Article 56 and Article 57 of Law of RI Number 33 Year 2014 abaut Halal Product Guarantee to be executed in order to give provide legal assurance guarantee of halal product for Muslim Consumers in Indonesia ill consuming the product. Keywords : Formulation of Criminal Section, Halal Product and Halal Certificat
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
