Konstruksi Pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Putra Akbar, Hendy
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-04-11 03:16:36
Abstract :
Pemilihan Kepala Daerah ini dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk kurun waktu tertentu sesuai periodisasi kepemimpinan kepala daerah. Dalam hal demikian dimungkinkan terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan. Kekosongan jabatan juga dapat terjadi ketika kepala daerah atau wakil kepala daerah berhalangan sementara atau sedang berhadapan dengan hukum. Dalam kondisi ini diperlukan pengisian jabatan kepala daerah melalui pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Namun demikian dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah timbul problem baik secara filosofis, teoritis dan yuridis, untuk itu diangkat menjadi sebuah penelitian dalam skripsi ini dengan judul: ?konstruksi pengaturan pengangkatan penjabat kepala daerah di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan pengaturan pengisian Penjabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan batas kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu: Penelitian hukum yang menitikberatkan pada telaah analisis tentang norma-norma hukum positif yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Pengaturan pengisian Penjabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dilakukn dengan 2 (dua) model, yaitu : Pertama, pengisian Penjabat Kepala Daerah dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan karena kepala derah telah memasuki akhir masa jabatan. Kedua, pengisian Penjabat Kepala Daerah dilakukan jika kepala daerah cuti diluar tanggungan negara, maka ditugaskan Penjabat Kepala Daerah. Batas kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia di atur dengan 2 (dua) model, yaitu: Pertama, jika Penjabat Kepala Daerah diangkat dari unsur pejabat untuk menjadi Penjabat Kepala Daerah, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 131 ayat (4), serta Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018. Akan tetapi batasan tersebut dikecualikan jika ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kedua, jika Penjabat Kepala Daerah adalah seorang wakil kepala daerah, maka ia dapat melaksanakan tugas dan kewenangan seluas cakupan tugas dan kewenangan kepala daerah definitif, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (4), jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kata Kunci : Konstruksi Peraturan Perundang-Undangan, Tugas dan Wewenang, Regional head elections are held to elect regional heads and deputy regional heads as administrators of the regional government for a certain period of time according to the leadership period of the regional head. In this case, it is possible that there will be vacancies at the same time. Vacancies can also occur when the regional head or deputy regional head is temporarily unavailable or is in conflict with the law. In this condition it is necessary to fill the position of regional head through the appointment of an Acting Regional Head. However, in the process of appointing the Acting Regional Head, problems arose both philosophically, theoretically and juridically, for this reason it was raised into a study in this thesis with the title: "reconstruction of regulations for filling regional heads based on Indonesian laws and regulations". The purpose of this research is to analyze and find out the arrangements for filling in Acting Regional Heads in the local government system in Indonesia and the limits of authority of Acting Regional Heads in the local government system in Indonesia.This research method is normative juridical research, namely: Legal research that focuses on analyzing the positive legal norms that have been determined by the authorized official for that purpose. Based on the results of the research and analysis and discussion that the authors have carried out in previous chapters, the following conclusions are presented from the research results which are the answers to the problems in this study as follows: 1). Arrangements for filling in Acting Regional Heads in the local government system in Indonesia are carried out in 2 (two) models, namely: First, filling in Acting Regional Heads is carried out if a vacancy occurs because the regional head has entered the end of his term of office. Second, filling in the Acting Regional Head is carried out if the regional head is on leave out
Pemilihan Kepala Daerah ini dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk kurun waktu tertentu sesuai periodisasi kepemimpinan kepala daerah. Dalam hal demikian dimungkinkan terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan. Kekosongan jabatan juga dapat terjadi ketika kepala daerah atau wakil kepala daerah berhalangan sementara atau sedang berhadapan dengan hukum. Dalam kondisi ini diperlukan pengisian jabatan kepala daerah melalui pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Namun demikian dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah timbul problem baik secara filosofis, teoritis dan yuridis, untuk itu diangkat menjadi sebuah penelitian dalam skripsi ini dengan judul: ?konstruksi pengaturan pengangkatan penjabat kepala daerah di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan pengaturan pengisian Penjabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan batas kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu: Penelitian hukum yang menitikberatkan pada telaah analisis tentang norma-norma hukum positif yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Pengaturan pengisian Penjabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dilakukn dengan 2 (dua) model, yaitu : Pertama, pengisian Penjabat Kepala Daerah dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan karena kepala derah telah memasuki akhir masa jabatan. Kedua, pengisian Penjabat Kepala Daerah dilakukan jika kepala daerah cuti diluar tanggungan negara, maka ditugaskan Penjabat Kepala Daerah. Batas kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia di atur dengan 2 (dua) model, yaitu: Pertama, jika Penjabat Kepala Daerah diangkat dari unsur pejabat untuk menjadi Penjabat Kepala Daerah, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 131 ayat (4), serta Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018. Akan tetapi batasan tersebut dikecualikan jika ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kedua, jika Penjabat Kepala Daerah adalah seorang wakil kepala daerah, maka ia dapat melaksanakan tugas dan kewenangan seluas cakupan tugas dan kewenangan kepala daerah definitif, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (4), jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kata Kunci : Konstruksi Peraturan Perundang-Undangan, Tugas dan Wewenang, Regional head elections are held to elect regional heads and deputy regional heads as administrators of the regional government for a certain period of time according to the leadership period of the regional head. In this case, it is possible that there will be vacancies at the same time. Vacancies can also occur when the regional head or deputy regional head is temporarily unavailable or is in conflict with the law. In this condition it is necessary to fill the position of regional head through the appointment of an Acting Regional Head. However, in the process of appointing the Acting Regional Head, problems arose both philosophically, theoretically and juridically, for this reason it was raised into a study in this thesis with the title: "reconstruction of regulations for filling regional heads based on Indonesian laws and regulations". The purpose of this research is to analyze and find out the arrangements for filling in Acting Regional Heads in the local government system in Indonesia and the limits of authority of Acting Regional Heads in the local government system in Indonesia.This research method is normative juridical research, namely: Legal research that focuses on analyzing the positive legal norms that have been determined by the authorized official for that purpose. Based on the results of the research and analysis and discussion that the authors have carried out in previous chapters, the following conclusions are presented from the research results which are the answers to the problems in this study as follows: 1). Arrangements for filling in Acting Regional Heads in the local government system in Indonesia are carried out in 2 (two) models, namely: First, filling in Acting Regional Heads is carried out if a vacancy occurs because the regional head has entered the end of his term of office. Second, filling in the Acting Regional Head is carried out if the regional head is on leave out
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
