Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan senjata api di perairan Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Sunarso, .
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-02-22 06:28:00
Abstract :
Abstrak Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagec state) terbesar di dunia yang posisinya sangat strategis. Luas laut nya 2/3 dari wilayah daratannya, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang paling terbesar di dunia dan memiliki sumber daya laut yang berlimpah. Sumber daya laut yang melimpah belum dapat terjaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga berdampak meningkatnya tindak pelanggaran atau pun kejahatan melalui laut di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing berupa illegal fishing, illegal mining, human trafikking, penyeludupan baik narkotika maupun senjata api. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 9 disebutkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya ditulis TN! AL) sebagai komponen pertahanan negara salah satu tugasnya menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internaional yang telah diratifikasi. Sehingga dengan demikian seharusnya setiap kejadian tindak pidana di laut, TNI AL memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan sampai proses lanjut ke pengadilan termasuk juga permasalahan tindak pidana penyeludupan senjata api. Tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan perbedaan persepsi tentang Undang- Undang Darurat Nomr 12 Tahun 1951 tentang senjata api (Lembaran Negara RI Nomor 78 Tahun 1951) pasal 6 ayat (1) yang tidak secara spesifik menyebutkan . siapa penyidik, sehingga persepsinya bahwa penyidik hanya Kepolisian sesuai KUHAP pasal 6 ayat (1) huruf b, padahal ada penyidik tindak pidana tertentu lainnya sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu dengan menelaah undang-undang yang terkait dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu-isu hukum yang sedang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TN! AL memiliki kewenangan untuk: melakukan penyidikan terhadap tindak pi dana penyeludupan senjata api di perairan Indonesia sehingga perlu adanya perubahan regulasi tentang Undang- . Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api oleh Pemerintah guna mengoptimalkan kewenangan TN! AL dalam hal penyidikan di laut guna menjaga kedaulatan dan menegakan hukum di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Kata kunci: kewenangan TNI AL, penyidikan , perairan Indonesia ========================================================= Abstract Indonesia is archipelagec state in the world's largest island country that has a strategic location astride major sea lanes. The fact that Indonesia's seas constitute 2/3 of its land surface, makes Indonesia one of the country in the world with biggest sea areas and abundant sea resources. These abundant sea resources has not been used optimally, especially for Indonesian people's welfare, and therefore it impacted on increasing the criminal acts by foreign flagged ships such as illegal fishing, illegal mining, human trafficking, and smuggling operations for both narcotics or firearms. According to act 34/2004 about the Indonesian National Armed Forces (abbreviated as TNI), Article 9, one of the task of Indonesian Navy as part ofTNI and as the country's core defense component is to enforce the law and maintain the security in Indonesia's maritime jurisdiction in accordance with the provisions of the national laws and ratified international laws. Therefore, for any criminal acts in the sea, Indonesian Navy should have the authority to carry out investigations until proceeding to the court. This, including the issue of criminal acts of firearms smuggling. But this cannot be done due to different perceptions of Emergency law 12/1951 about fire arms (State Gazette of The Republic ofIndonesia Year 1951 Number 78) article 6 verse (1) which does not specifically state who the investigator is, and that turns the perception that the investigator is only the Police according KUHAP Article 6 verse (1) letter b, for whereas there are other criminal acts investigators according to RI Government Rules 27/1983 about KUHAP implementation. The research method that is used are statute approach, by reviewing the relevant laws and regulation related to the legal issues being discussed. The results of this research indicate that Indonesian Navy has the authority to carry out an investigation of the criminal acts of firearms trafficking and smuggling operations in Indonesia's maritime areas. So there is a need for regulatory changes regarding Emergency Law 12/1951 about firearms by the government to optimize the authority of Indonesian Navy in terms of investigation at the sea in order to maintain sovereignty and law enforcement in the s
Abstrak Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagec state) terbesar di dunia yang posisinya sangat strategis. Luas laut nya 2/3 dari wilayah daratannya, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang paling terbesar di dunia dan memiliki sumber daya laut yang berlimpah. Sumber daya laut yang melimpah belum dapat terjaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga berdampak meningkatnya tindak pelanggaran atau pun kejahatan melalui laut di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing berupa illegal fishing, illegal mining, human trafikking, penyeludupan baik narkotika maupun senjata api. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 9 disebutkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya ditulis TN! AL) sebagai komponen pertahanan negara salah satu tugasnya menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internaional yang telah diratifikasi. Sehingga dengan demikian seharusnya setiap kejadian tindak pidana di laut, TNI AL memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan sampai proses lanjut ke pengadilan termasuk juga permasalahan tindak pidana penyeludupan senjata api. Tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan perbedaan persepsi tentang Undang- Undang Darurat Nomr 12 Tahun 1951 tentang senjata api (Lembaran Negara RI Nomor 78 Tahun 1951) pasal 6 ayat (1) yang tidak secara spesifik menyebutkan . siapa penyidik, sehingga persepsinya bahwa penyidik hanya Kepolisian sesuai KUHAP pasal 6 ayat (1) huruf b, padahal ada penyidik tindak pidana tertentu lainnya sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu dengan menelaah undang-undang yang terkait dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu-isu hukum yang sedang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TN! AL memiliki kewenangan untuk: melakukan penyidikan terhadap tindak pi dana penyeludupan senjata api di perairan Indonesia sehingga perlu adanya perubahan regulasi tentang Undang- . Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api oleh Pemerintah guna mengoptimalkan kewenangan TN! AL dalam hal penyidikan di laut guna menjaga kedaulatan dan menegakan hukum di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Kata kunci: kewenangan TNI AL, penyidikan , perairan Indonesia ========================================================= Abstract Indonesia is archipelagec state in the world's largest island country that has a strategic location astride major sea lanes. The fact that Indonesia's seas constitute 2/3 of its land surface, makes Indonesia one of the country in the world with biggest sea areas and abundant sea resources. These abundant sea resources has not been used optimally, especially for Indonesian people's welfare, and therefore it impacted on increasing the criminal acts by foreign flagged ships such as illegal fishing, illegal mining, human trafficking, and smuggling operations for both narcotics or firearms. According to act 34/2004 about the Indonesian National Armed Forces (abbreviated as TNI), Article 9, one of the task of Indonesian Navy as part ofTNI and as the country's core defense component is to enforce the law and maintain the security in Indonesia's maritime jurisdiction in accordance with the provisions of the national laws and ratified international laws. Therefore, for any criminal acts in the sea, Indonesian Navy should have the authority to carry out investigations until proceeding to the court. This, including the issue of criminal acts of firearms smuggling. But this cannot be done due to different perceptions of Emergency law 12/1951 about fire arms (State Gazette of The Republic ofIndonesia Year 1951 Number 78) article 6 verse (1) which does not specifically state who the investigator is, and that turns the perception that the investigator is only the Police according KUHAP Article 6 verse (1) letter b, for whereas there are other criminal acts investigators according to RI Government Rules 27/1983 about KUHAP implementation. The research method that is used are statute approach, by reviewing the relevant laws and regulation related to the legal issues being discussed. The results of this research indicate that Indonesian Navy has the authority to carry out an investigation of the criminal acts of firearms trafficking and smuggling operations in Indonesia's maritime areas. So there is a need for regulatory changes regarding Emergency Law 12/1951 about firearms by the government to optimize the authority of Indonesian Navy in terms of investigation at the sea in order to maintain sovereignty and law enforcement in the s
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
