BENTUK PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA TERHADAP IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KDRT SURABAYA RAYA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Shafira, Ananda Diva
Subject
JA Political science (General)
Datestamp
2024-04-18 06:50:16
Abstract :
KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) adalah pelanggaran hak perempuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT menyatakan KDRT sebagai tindakan yang menyebabkan kesengsaraan seksual, psikologis, fisik, ataupun pelantaran rumah tangga. Meski telah dimuatkan pada perundang-undangan, masalah KDRT dan ketidaksetaraan gender terus menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Penanganan serius dan terintegrasi diperlukan utnuk mencapai masyarakat yang adil dan setara. Sebagai respons, Pemerintah Kota Surabaya mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai upaya pencegahan KDRT. Meskipun telah dilaksanakan sesuai prosedur, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan KDRT tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena minimnya respon masyarakat. Rumusan masalah pertama mengkaji terkait upaya Puspaga dalam implementasi UU PKDRT. Penelitian menggunakan metode deskriptid kualittif untuk menggali faktor pendukung, penghambat serta yang paling dominan dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menyoroti dominasi faktor penghambat, termasuk kurangnya respons masyarakat. Faktor pendukung melibatkan dukungan dari pihak terkait. Kesimpulan menunjukkan bahwa Puspaga, sebagai upaya pencegahan KDRT, melibatkan teori implementasi kebijakan milik Edward III. Saran penelitian mencakup langkah-langkah konkret seperti pelatihan dan sosialisasi rutin, pemahaman fasilitator, kampanye edukasi KDRT, kegiatan partisipatif warga, serta monitoring efektivitas program dan forum parsitipasi masyarakat. Implementasi UU PKDRT memerlukan upaya kolaboratif dan perubahan sikap masyarakat guna memunculkan lingkungan yang setara juga aman untuk semua individu.
KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) adalah pelanggaran hak perempuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT menyatakan KDRT sebagai tindakan yang menyebabkan kesengsaraan seksual, psikologis, fisik, ataupun pelantaran rumah tangga. Meski telah dimuatkan pada perundang-undangan, masalah KDRT dan ketidaksetaraan gender terus menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Penanganan serius dan terintegrasi diperlukan utnuk mencapai masyarakat yang adil dan setara. Sebagai respons, Pemerintah Kota Surabaya mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai upaya pencegahan KDRT. Meskipun telah dilaksanakan sesuai prosedur, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan KDRT tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena minimnya respon masyarakat. Rumusan masalah pertama mengkaji terkait upaya Puspaga dalam implementasi UU PKDRT. Penelitian menggunakan metode deskriptid kualittif untuk menggali faktor pendukung, penghambat serta yang paling dominan dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menyoroti dominasi faktor penghambat, termasuk kurangnya respons masyarakat. Faktor pendukung melibatkan dukungan dari pihak terkait. Kesimpulan menunjukkan bahwa Puspaga, sebagai upaya pencegahan KDRT, melibatkan teori implementasi kebijakan milik Edward III. Saran penelitian mencakup langkah-langkah konkret seperti pelatihan dan sosialisasi rutin, pemahaman fasilitator, kampanye edukasi KDRT, kegiatan partisipatif warga, serta monitoring efektivitas program dan forum parsitipasi masyarakat. Implementasi UU PKDRT memerlukan upaya kolaboratif dan perubahan sikap masyarakat guna memunculkan lingkungan yang setara juga aman untuk semua individu.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
