Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembakaran hutan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Octavian, Faizal Riyo
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-03-09 05:07:22
Abstract :
ABSTRAK Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembakaran hutan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan korporasi memiliki hak dan kewajiban, memiliki kecakapan hukum yang didalamnya terdapat pengurus serta diakui secara sah oleh hukum karena dia badan hukum serta motif dan modus pelaku dalam hal tindak pidana pembakaran hutan. Kedua: Penegakan hukum secara pidana yang ditujukan kepada pengurus korporasi. Pengurus korporasi dijerat dengan pasal 98 (1) jo pasal 116 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci: kebakaran hutan, korporasi, pertanggungjawaban
ABSTRAK Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembakaran hutan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan korporasi memiliki hak dan kewajiban, memiliki kecakapan hukum yang didalamnya terdapat pengurus serta diakui secara sah oleh hukum karena dia badan hukum serta motif dan modus pelaku dalam hal tindak pidana pembakaran hutan. Kedua: Penegakan hukum secara pidana yang ditujukan kepada pengurus korporasi. Pengurus korporasi dijerat dengan pasal 98 (1) jo pasal 116 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci: kebakaran hutan, korporasi, pertanggungjawaban
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
