Antinomy of the application of Judex Juris and Judex Factie in realizing legal objectives in the supreme court & constitutional court Maslahah Mursalah perspective
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Author
Rakhmah, Kamiliya Noer
Subject
180106 Comparative Law
Datestamp
2025-03-17 03:47:35
Abstract :
ABSTRACT The urgency of applying judex juris and judex factie in realizing legal objectives within the Supreme Court and Constitutional Court is a necessity. The focus of this research lies on the nature of the Supreme Court as judex juris, which in its development, has shifted to judex factie, causing several conflict problems such as, 1) High Flow of Cassation, 2) Inconsistency of Decision, and 3) Weakening of jurisprudence that demands to be resolved immediately. In contrast, the Constitutional Court, which is consistent in its role as judex juris and/or judex factie, has proven not to cause problems. The research method used is normative juridical, by conducting 3 approaches, namely, statute approach, case approach, and conceptual approach. The legal sources used are primary legal sources, namely laws and court decisions, secondary legal materials with books and journal articles, and tertiary legal materials in the form of KBBI and news through the website. This research analysis uses qualitative juridical analysis. The findings of this research are, 1) Legal existing of Supreme Court is as judex juris which is also equipped with the authority as judex factie in Article 255 Paragraph (1) KUHAP. The Constitutional Court as the sole constitutional issue decider acts as judex juris and/or judex factie simultaneously. The problem with the Supreme Court as judex factie is that it does not achieve the value of legal certainty and expediency, and only prioritizes the value of legal justice. Unlike the Constitutional Court, which does not cause problems, so that the legal objectives can be achieved as a whole. 2) The urgency of limiting the behavior of judges in the concept of judex juris and judex factie is important to do, so that judges can focus on the value of law and the value of integrity that can be accounted for. This restriction is a form of law development that is in line with the value of benefit according to Ash-Syatibi. Restrictions can be made by limiting Supreme Court judges as judex factie to the phrase 'try the case themselves'. Unlike the Constitutional Court judges who are consistent in their role as judex juris and/or judex factie, so it must be maintained. 3) A grand design is needed, especially for the Supreme Court through improving the mechanism of judex juris and judex factie case examination by reflecting on the Netherlands and France. The Constitutional Court as judex juris and/or judex factie is in line with the Austrian Constitutional Court, so it should be maintained. Suggestions for this research include, 1) Limiting the concept of judex juris and judex factie in both the Supreme Court and the Constitutional Court, 2) Limit the Supreme Court as judex factie in Article 255 Paragraph (1) of KUHAP, and 3) Revise Article 255 Paragraph (1) of KUHAP and strengthen the concept of judex juris and/or judex factie in the Constitutional Court. ABSTRAK Urgensi penerapan judex juris dan judex factie dalam mewujudkan tujuan hukum di lingkungan MA dan MK merupakan suatu keniscayaan. Fokus penelitian ini terletak pada hakikat MA sebagai judex juris yang dalam perkembangannya, mengalami pergeseran sebagai judex factie sehingga, menimbulkan beberapa konflik permasalahan seperti, 1) Tingginya Arus Kasasi, 2) Inkonsistensi Putusan, dan 3) Pelemahan yurisprudensi yang menuntut untuk segera diselesaikan. Berbeda dengan MK yang konsisten dalam perannya sebagai judex juris dan/atau judex factie terbukti tidak menimbulkan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan melakukan 3 pendekatan yakni, statute approach, case approach, dan conceptual approach. Sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer yakni Undang-Undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder dengan buku dan artikel jurnal, serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan berita melalui website. Analisis penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Temuan pada penelitian ini ialah, 1) Legal existing MA ialah sebagai judex jurisyang juga dilengkapi dengan kewenangan sebagai judex factie dalam Pasal 255 Ayat (1) KUHAP. MK sebagai pemutus isu konstitusional tunggal berperan sebagai judex juris dan/atau judex factie secara bersamaan. Permasalahan MA sebagai judex factie mengakibatkan tidak tercapainya nilai kepastian dan kemanfaatan hukum, serta hanya mengutamakan nilai keadilan hukum saja. Berbeda dengan MK yang tidak mengakibatkan permasalahan, sehingga tujuan hukum dapat tercapai menyeluruh. 2) Urgensi pembatasan perilaku hakim dalam konsep judex juris dan judex factie penting untuk dilakukan, agar hakim dapat berfokus pada nilai hukum dan nilai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembatasan ini merupakan bentuk pembangunan hukum (law development) yang seirama dengan nilai kemaslahatan menurut Asy-Syatibi. Pembatasan dapat dilakukan dengan membatasi hakim MA sebagai judex factie pada frasa ?mengadili sendiri? perkaranya. Berbeda dengan hakim MK yang konsisten dalam
ABSTRACT The urgency of applying judex juris and judex factie in realizing legal objectives within the Supreme Court and Constitutional Court is a necessity. The focus of this research lies on the nature of the Supreme Court as judex juris, which in its development, has shifted to judex factie, causing several conflict problems such as, 1) High Flow of Cassation, 2) Inconsistency of Decision, and 3) Weakening of jurisprudence that demands to be resolved immediately. In contrast, the Constitutional Court, which is consistent in its role as judex juris and/or judex factie, has proven not to cause problems. The research method used is normative juridical, by conducting 3 approaches, namely, statute approach, case approach, and conceptual approach. The legal sources used are primary legal sources, namely laws and court decisions, secondary legal materials with books and journal articles, and tertiary legal materials in the form of KBBI and news through the website. This research analysis uses qualitative juridical analysis. The findings of this research are, 1) Legal existing of Supreme Court is as judex juris which is also equipped with the authority as judex factie in Article 255 Paragraph (1) KUHAP. The Constitutional Court as the sole constitutional issue decider acts as judex juris and/or judex factie simultaneously. The problem with the Supreme Court as judex factie is that it does not achieve the value of legal certainty and expediency, and only prioritizes the value of legal justice. Unlike the Constitutional Court, which does not cause problems, so that the legal objectives can be achieved as a whole. 2) The urgency of limiting the behavior of judges in the concept of judex juris and judex factie is important to do, so that judges can focus on the value of law and the value of integrity that can be accounted for. This restriction is a form of law development that is in line with the value of benefit according to Ash-Syatibi. Restrictions can be made by limiting Supreme Court judges as judex factie to the phrase 'try the case themselves'. Unlike the Constitutional Court judges who are consistent in their role as judex juris and/or judex factie, so it must be maintained. 3) A grand design is needed, especially for the Supreme Court through improving the mechanism of judex juris and judex factie case examination by reflecting on the Netherlands and France. The Constitutional Court as judex juris and/or judex factie is in line with the Austrian Constitutional Court, so it should be maintained. Suggestions for this research include, 1) Limiting the concept of judex juris and judex factie in both the Supreme Court and the Constitutional Court, 2) Limit the Supreme Court as judex factie in Article 255 Paragraph (1) of KUHAP, and 3) Revise Article 255 Paragraph (1) of KUHAP and strengthen the concept of judex juris and/or judex factie in the Constitutional Court. ABSTRAK Urgensi penerapan judex juris dan judex factie dalam mewujudkan tujuan hukum di lingkungan MA dan MK merupakan suatu keniscayaan. Fokus penelitian ini terletak pada hakikat MA sebagai judex juris yang dalam perkembangannya, mengalami pergeseran sebagai judex factie sehingga, menimbulkan beberapa konflik permasalahan seperti, 1) Tingginya Arus Kasasi, 2) Inkonsistensi Putusan, dan 3) Pelemahan yurisprudensi yang menuntut untuk segera diselesaikan. Berbeda dengan MK yang konsisten dalam perannya sebagai judex juris dan/atau judex factie terbukti tidak menimbulkan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan melakukan 3 pendekatan yakni, statute approach, case approach, dan conceptual approach. Sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer yakni Undang-Undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder dengan buku dan artikel jurnal, serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan berita melalui website. Analisis penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Temuan pada penelitian ini ialah, 1) Legal existing MA ialah sebagai judex jurisyang juga dilengkapi dengan kewenangan sebagai judex factie dalam Pasal 255 Ayat (1) KUHAP. MK sebagai pemutus isu konstitusional tunggal berperan sebagai judex juris dan/atau judex factie secara bersamaan. Permasalahan MA sebagai judex factie mengakibatkan tidak tercapainya nilai kepastian dan kemanfaatan hukum, serta hanya mengutamakan nilai keadilan hukum saja. Berbeda dengan MK yang tidak mengakibatkan permasalahan, sehingga tujuan hukum dapat tercapai menyeluruh. 2) Urgensi pembatasan perilaku hakim dalam konsep judex juris dan judex factie penting untuk dilakukan, agar hakim dapat berfokus pada nilai hukum dan nilai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembatasan ini merupakan bentuk pembangunan hukum (law development) yang seirama dengan nilai kemaslahatan menurut Asy-Syatibi. Pembatasan dapat dilakukan dengan membatasi hakim MA sebagai judex factie pada frasa ?mengadili sendiri? perkaranya. Berbeda dengan hakim MK yang konsisten dalam
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
