Implikasi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap pegawai honorer daerah di kabupaten kudus
Total View This Week17
Total View This Week17
Institusion
Universitas Muria Kudus
Author
MINAL, AHMAD
Subject
Hukum
Datestamp
2019-08-19 03:50:11
Abstract :
Skripsi yang berjudul “IMPLIKASI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PEGAWAI HONORER DAERAH DI KABUPATEN KUDUS†ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus yang masih bekerja dan mengabdi di berbagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada dan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang di Kantor Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus serta beberapa Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus yang masih menjalankan tugas. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus atas dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan kewenangan bagi pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap yang dalam peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dikenal sebagai bagian dari jenis tenaga honorer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang saat ini berlaku sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak lagi menggunakan istilah pegawai tidak tetap maupun tenaga honorer, tetapi istilah yang digunakan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk sebutan pegawai non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan perbedaan nama sebutan dalam kedua Undang-Undang tersebut tentu menjadi suatu pertanyaan bagi para PHD Pemerintah Kabupaten kudus terhadap status dan perlindungan bagi mereka yang saat ini masih bekerja dan mengabdi di berbagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
Skripsi yang berjudul “IMPLIKASI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PEGAWAI HONORER DAERAH DI KABUPATEN KUDUS†ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus yang masih bekerja dan mengabdi di berbagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada dan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang di Kantor Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus serta beberapa Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus yang masih menjalankan tugas. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus atas dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan kewenangan bagi pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap yang dalam peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dikenal sebagai bagian dari jenis tenaga honorer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang saat ini berlaku sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak lagi menggunakan istilah pegawai tidak tetap maupun tenaga honorer, tetapi istilah yang digunakan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk sebutan pegawai non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan perbedaan nama sebutan dalam kedua Undang-Undang tersebut tentu menjadi suatu pertanyaan bagi para PHD Pemerintah Kabupaten kudus terhadap status dan perlindungan bagi mereka yang saat ini masih bekerja dan mengabdi di berbagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
