TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA YANG MENGALAMI PERMASALAHAN AKIBAT PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI
Total View This Week2

Institusion

Universitas Muria Kudus

Author

SUMARTI, SUMARTI

Subject

Hukum 

Datestamp

2013-07-19 01:38:48 

Abstract :
Skripsi yang berjudul “ TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA YANG MENGALAMI PERMASALAHAN AKIBAT PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI.” ( Studi Kasus Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupaten Pati ) ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati apabila ada akseptor Kelurga Berencana yang mengalami permasalahan akibat penggunaan alat kontrasepsi, apakah dalah hal ini ada pertanggungjawaban secara hukum yang atau empiris. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai Skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati lewat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, apabila ada akseptor Keluarga Berencana yang mengalami permasalahan akibat penggunaan alat kontrasepsi adalah tanggung jawab sosial yaitu berupa pemberian ayoman. Sementara pertanggungjawaban secara hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati apabila ada akseptor Keluarga Berencana yang mengalami permasalahan akibat penggunaan alat kontrasepsi adalah tidak ada. Sehingga dalam hal ini Perda yang mengatur mengenai hal tersebut sifatnya sangat mendesak untuk diterbitkan. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis  

File :
HALAMAN_JUDUL.pdf
BAB_I.pdf
BAB_II.pdf
BAB_III.pdf
BAB_IV.pdf
BAB_V.pdf
DAFTAR_PUSTAKA.pdf
LAMPIRAN.pdf