STUDI KASUS SENGKETAPEMILIHAN UMUMKEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN JEPARA 2012
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5/PHPU.D-X/2012
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muria Kudus
Author
SUTISNA, AGUS
Subject
Hukum
Datestamp
2013-07-19 02:21:34
Abstract :
Skripsi yang berjudul “ STUDI KASUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN JEPARA 2012 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PHPU.D-X/2012†ini secara umum bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi sebab munculnya sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Untuk mengetahui mengapa Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Untuk mengetahui bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PHPU.D-X/2012 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jepara periode tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara 2012 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara calon nomor urut 3 (tiga) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di semua TPS, karena pemilihan sudah diawali dengan pelanggaran-pelanggaran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHPU.D-X/2012 dalam perkara pemilukada Kabupaten Jepara memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum.Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat menyebabkan semua pihak yang terkait dengan sengketa tersebut diatas harus menerima Putusan tersebut.
Skripsi yang berjudul “ STUDI KASUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN JEPARA 2012 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PHPU.D-X/2012†ini secara umum bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi sebab munculnya sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Untuk mengetahui mengapa Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Untuk mengetahui bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PHPU.D-X/2012 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jepara periode tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara 2012 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara calon nomor urut 3 (tiga) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di semua TPS, karena pemilihan sudah diawali dengan pelanggaran-pelanggaran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHPU.D-X/2012 dalam perkara pemilukada Kabupaten Jepara memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum.Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat menyebabkan semua pihak yang terkait dengan sengketa tersebut diatas harus menerima Putusan tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
