PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA
KERJA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2004,Penulisan Hukum, 2013.
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Stikubank
Author
Pramono, Wisnu
Subject
K Law (General)
Datestamp
2013-11-06 05:08:17
Abstract :
Pembangunan Nasional dimaksudkan sebagai suatu proses kegiatan yang bertujuan merubah kondisi lebih baik,yang dilaksanakan di segala bidang.salah satunya di bidang ekonomi.Banyaknya lapangan pekerjaan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur baik meteriil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Namun yang terjadi di Indonesia adalah masih sedikitnya lapangan pekerjaan,dan ini yang menjadi faktor utama banyaknya pengangguran di Indonesia.Dan salah satu cara untuk mengatasi banyaknya pengangguran di Indonesia adalah dengan mengirim Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Namun banyak permasalahan yang di alami oleh Tenaga kerja Indonesia,baik pada saat pra penempatan,saat penempatan maupun purna penempatan.Banyak hak-hak Tenaga Kerja dilanggar, karena posisi Tenaga Kerja Indonesia yang sangat lemah.Dari uraian diatas jelas bahwa para TKI sangat perlu untuk mendapat perlindungan,demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan terhadap TKI, baik oleh pemerintah maupun oleh PPTKIS, menurut undang undang yang berlaku, dalam hal ini undang-undang nomor 39 tahun 2004. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data sekunder yaitu, peraturan perundangundangan, laporan, arsip, dan internet. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan analisis non statistik. Berdasarkan analisis dan penelitian data yang telah dilakukan dapat di ketahui bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia, terutama dalam masalah perlindungan, mulai dari masa pra penempatan, saat penempatan di Negara tujuan maupun pada saat paska penempatan. Untuk mengatasi masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pemerintah maupun PPTKIS, harus Memfasilitasi penyelesaian kasus TKI dengan advokasi dan pembelaan TKI, dan sebelum TKI diberangkatkan sebaiknya dilakukan uji kompetensi terlebih dahulu.Dan hendaknya pemerintah segera memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang Penempatan da Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berlaku saat ini.
Pembangunan Nasional dimaksudkan sebagai suatu proses kegiatan yang bertujuan merubah kondisi lebih baik,yang dilaksanakan di segala bidang.salah satunya di bidang ekonomi.Banyaknya lapangan pekerjaan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur baik meteriil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Namun yang terjadi di Indonesia adalah masih sedikitnya lapangan pekerjaan,dan ini yang menjadi faktor utama banyaknya pengangguran di Indonesia.Dan salah satu cara untuk mengatasi banyaknya pengangguran di Indonesia adalah dengan mengirim Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Namun banyak permasalahan yang di alami oleh Tenaga kerja Indonesia,baik pada saat pra penempatan,saat penempatan maupun purna penempatan.Banyak hak-hak Tenaga Kerja dilanggar, karena posisi Tenaga Kerja Indonesia yang sangat lemah.Dari uraian diatas jelas bahwa para TKI sangat perlu untuk mendapat perlindungan,demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan terhadap TKI, baik oleh pemerintah maupun oleh PPTKIS, menurut undang undang yang berlaku, dalam hal ini undang-undang nomor 39 tahun 2004. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data sekunder yaitu, peraturan perundangundangan, laporan, arsip, dan internet. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan analisis non statistik. Berdasarkan analisis dan penelitian data yang telah dilakukan dapat di ketahui bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia, terutama dalam masalah perlindungan, mulai dari masa pra penempatan, saat penempatan di Negara tujuan maupun pada saat paska penempatan. Untuk mengatasi masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pemerintah maupun PPTKIS, harus Memfasilitasi penyelesaian kasus TKI dengan advokasi dan pembelaan TKI, dan sebelum TKI diberangkatkan sebaiknya dilakukan uji kompetensi terlebih dahulu.Dan hendaknya pemerintah segera memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang Penempatan da Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berlaku saat ini.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
