TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 20/KPPU-I/2009)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
BAGUS , YANIS ARDI PRASETYA
Subject
K1024 Commercial contracts
Datestamp
2011-10-25 02:19:27
Abstract :
Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diduga telah terjadi dalam pengelolaan angkutan Taksi di Bandar Udara Juanda, di mana angkutan taksi adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasional terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan. Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri tidak berjadwal; dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal; tarif angkutan berdasarkan argo meter; dan pelayanan dari pintu ke pintu. Kasus praktik monopoli angkutan taksi tersebut ditangani oleh KPPU Surabaya. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Surabaya No. 20/KPPUI/ 2009 mengikat para pihak untuk melaksanakannya selama salah satu pihak tidak keberatan atas putusan KPPU tersebut. Putusan KPPU merupakan suatu putusan non litigasi, maksudnya putusan bukan dari pengadilan umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekusi, melainkan harus didasarkan atas penetapan Badan Peradilan Umum seperti Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Bentuk upaya hukum dari para pihak yaitu PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Juanda Surabaya terhadap putusan KPPU RI Surabaya No. 20/KPPU-I/2009 yaitu mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan akhirnya PT Angkasa Pura I (Persero) mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung.
Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diduga telah terjadi dalam pengelolaan angkutan Taksi di Bandar Udara Juanda, di mana angkutan taksi adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasional terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan. Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri tidak berjadwal; dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal; tarif angkutan berdasarkan argo meter; dan pelayanan dari pintu ke pintu. Kasus praktik monopoli angkutan taksi tersebut ditangani oleh KPPU Surabaya. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Surabaya No. 20/KPPUI/ 2009 mengikat para pihak untuk melaksanakannya selama salah satu pihak tidak keberatan atas putusan KPPU tersebut. Putusan KPPU merupakan suatu putusan non litigasi, maksudnya putusan bukan dari pengadilan umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekusi, melainkan harus didasarkan atas penetapan Badan Peradilan Umum seperti Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Bentuk upaya hukum dari para pihak yaitu PT Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Juanda Surabaya terhadap putusan KPPU RI Surabaya No. 20/KPPU-I/2009 yaitu mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan akhirnya PT Angkasa Pura I (Persero) mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
