PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N. Surabaya)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
DIMAS , RAHMAT PRASTIKA
Subject
K623 Civil law
Datestamp
2011-10-25 03:30:21
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur korban human trafficking. Latar belakang yang digunakan adalah adanya penilaian yang mengelompokkan Indonesia dalam peringkat 3 negara bermasalah dalam pemberantasan human trafficking oleh dunia Internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, fenomena yang ada pada latar belakang masalah akan dipadukan dengan studi kepustakaan dan pemikiran penyusun yang dikembangkan. Analisa yang dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang saat ini diberikan oleh beberapa Undang- Undang seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban agar bisa menjerat pelakunya dengan hukuman yang lebih berat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa trafficking merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena banyak mengancam para perempuan di bawah umur untuk dijadikan korban. Perlindungan hukum terhadap korban saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari sangat jarangnya pidana yang berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku. Belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia juga menambah adanya rasa ketidak adilan pada korban perdagangan manusia yang telah menderita baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap kestabilan negara kita karena perempuan di bawah umur pada hakekatnya adalah penerus cita-cita kartini Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur korban human trafficking. Latar belakang yang digunakan adalah adanya penilaian yang mengelompokkan Indonesia dalam peringkat 3 negara bermasalah dalam pemberantasan human trafficking oleh dunia Internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, fenomena yang ada pada latar belakang masalah akan dipadukan dengan studi kepustakaan dan pemikiran penyusun yang dikembangkan. Analisa yang dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang saat ini diberikan oleh beberapa Undang- Undang seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban agar bisa menjerat pelakunya dengan hukuman yang lebih berat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa trafficking merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena banyak mengancam para perempuan di bawah umur untuk dijadikan korban. Perlindungan hukum terhadap korban saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari sangat jarangnya pidana yang berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku. Belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia juga menambah adanya rasa ketidak adilan pada korban perdagangan manusia yang telah menderita baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap kestabilan negara kita karena perempuan di bawah umur pada hakekatnya adalah penerus cita-cita kartini Indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
