PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Studi Kasus Putusan PN Surabaya No:3054/Pid.B/2010/PN.SBY
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
MERSHINTA , KAMEGA ARIMAWAN
Subject
K3150 Public law
Datestamp
2011-10-25 03:56:18
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan serta untuk mengetahui kendala yang menyebabkan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan tidak optimal. metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum Normatif yakni mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengumpulan data hukum primer yaitu bahan yang mengikat berupa Undang-undang, data sekunder bahan yang erat hubunganya dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer maupun data sekunder, serta wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut Visum et Repertum. Dengan demikian, menurut KUHAP keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya disebut Visum et Repertum Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran visum et repertum dalam hukum pidana diperlukan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, serta terdapat kendala internal dan eksternal di dalam penggunaan visum et repertum
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan serta untuk mengetahui kendala yang menyebabkan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan tidak optimal. metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum Normatif yakni mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengumpulan data hukum primer yaitu bahan yang mengikat berupa Undang-undang, data sekunder bahan yang erat hubunganya dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer maupun data sekunder, serta wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut Visum et Repertum. Dengan demikian, menurut KUHAP keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya disebut Visum et Repertum Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran visum et repertum dalam hukum pidana diperlukan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, serta terdapat kendala internal dan eksternal di dalam penggunaan visum et repertum
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
