KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ILLEGAL FISHING
DI WILAYAH DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
POLDA JATENG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Stikubank
Author
Sitohang, Junita
Subject
K Law (General)
Datestamp
2013-11-07 05:41:48
Abstract :
Tindak pidana penangkapan ikan secara illegal merupakan kejahatan extra ordinari yang dilakukan secara terorganisasi sehingga permasalahan yang timbul sangat kompleks. Diperlukan kebijakan hukum terhadap penanggulangan illegal fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jateng. Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul : ?Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jateng?. Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap illegal fishing di wilayah Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jateng ? (2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi kepolisian dalam menggulangi illegal fishing di wilayah Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jateng dan cara mengatasinya ? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian ini secara in concreto untuk menemukan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data melalui data sekunder. Metode penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis data menggunakan cara kualitatif menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan hukum pidana terhadap illegal fishing di wilayah Direktorat Kepolisian Perairan Perairan Polda Jateng telah dilakukan melalui tahap formulasi atau kebijakan legislatif atas dasar penerapan Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 terutama yang berkaitan dengan tindak pidana illegal fishing yang diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100, selain itu kebijakan hukum Illegal fishing dalam Undang-Undang Kepolisian dengan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif. (2) Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi Illegal Fishing antara lain adalah prasarana dan Sarana Kepolisian Air dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing, masyarakat Nelayan yang masih belum tahu hal-hal yang dilarang dalam penangkapan ikan, karena faktor ekonomi dan pendidikan yang masih kurang ditunjang oleh kebutuhan untuk bertahan hidup serta kebijakan hukum yang kurang tegas yaitu tindakan Kepolisian Perairan atau penegak hukum tidak menindak tegas para pengguna pelaku illegal fishing.
Tindak pidana penangkapan ikan secara illegal merupakan kejahatan extra ordinari yang dilakukan secara terorganisasi sehingga permasalahan yang timbul sangat kompleks. Diperlukan kebijakan hukum terhadap penanggulangan illegal fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jateng. Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul : ?Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jateng?. Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap illegal fishing di wilayah Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jateng ? (2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi kepolisian dalam menggulangi illegal fishing di wilayah Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jateng dan cara mengatasinya ? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian ini secara in concreto untuk menemukan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data melalui data sekunder. Metode penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis data menggunakan cara kualitatif menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan hukum pidana terhadap illegal fishing di wilayah Direktorat Kepolisian Perairan Perairan Polda Jateng telah dilakukan melalui tahap formulasi atau kebijakan legislatif atas dasar penerapan Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 terutama yang berkaitan dengan tindak pidana illegal fishing yang diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100, selain itu kebijakan hukum Illegal fishing dalam Undang-Undang Kepolisian dengan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif. (2) Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi Illegal Fishing antara lain adalah prasarana dan Sarana Kepolisian Air dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing, masyarakat Nelayan yang masih belum tahu hal-hal yang dilarang dalam penangkapan ikan, karena faktor ekonomi dan pendidikan yang masih kurang ditunjang oleh kebutuhan untuk bertahan hidup serta kebijakan hukum yang kurang tegas yaitu tindakan Kepolisian Perairan atau penegak hukum tidak menindak tegas para pengguna pelaku illegal fishing.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
