PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
Ruben , Arista Prabowo
Subject
K3150 Public law
Datestamp
2011-11-10 01:36:07
Abstract :
ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan mengirimkan Mailing List (Milis) tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan instansi kesehatan tertentu merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode induksi, yaitu suatu metode penelitian yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal khusus. Hal-hal yang bersifat umum maksudnya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat para Sarjana Hukum, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta penerapannya dalam praktik yang dirangkum menjadi kesimpulan dalam skripsi. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis, ilmiah, dan perundangundangan yang berlaku. Perihal surat menyurat memang tergantung kepada penafsiran si penerima surat tersebut. Seperti halnya kasus Prita Mulyasari mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang. Saat dirawat Prita Mulyasari tidak mendapatkan kesembuhan, malah penyakitnya bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit serta rekam medis yang diperlukan pasien. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut lewat e-mail yang kemudian dikirimkan kepada 20 orang temannya (Milis), dengan maksud untuk sekadar memberikan wacana kepada teman-teman dekatnya. Tetapi oleh teman-temannya tersebut, yang tidak dapat dipastikan siapa, disebar luaskan kembali hingga dapat diketahui atau diakses oleh pihak RS. Omni Internasional. Akibatnya, pihak RS. Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan. Dasar atau pertimbangan Hakim membebaskan Prita Mulyasari, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan kesatu yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU. ITE yang unsur-unsurnya sebagai berikut : Unsur ?setiap orang?, yang dimaksud dengan ?setiap orang? adalah siapa saja yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ?setiap orang? telah terpenuhi. Unsur ?dengan sengaja?, jika dihubungkan fakta, maka atas pengiriman e-mail oleh Terdakwa tersebut telah Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. xiv diketahui oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh Terdakwa, maka dengan demikian apa yang dikehendaki oleh Terdakwa atas perbuatannya telah tercapai. Unsur ?Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik?, Bahwa dari uraian tentang unsur tersebut dalam point 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa email Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tidak bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang yang sedang sakit dan mengharapkan kesembuhan. Selanjutnya dipertimbangan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 311 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP pada pokoknya adalah sama yaitu tindak pidana menyerang kehormatan orang lain dengan tulisan, hanya dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP termasuk didalamnya menyerang kehormatan dengan menggunakan gambar sedangkan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP diberikan ijin untuk membuktikan apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak, sedangkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP klausula tersebut tidak disebutkan. Karena e-mail Terdakwa tidak bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan tidak termasuk pengertian menista, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan ketiga, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut. Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga tersebut diatas, dimana telah dinyatakan Terdakwa dibebaskan dari ketiga dakwaan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Kata kunci : pencemaran nama baik, e-mail, milis.
ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan mengirimkan Mailing List (Milis) tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan instansi kesehatan tertentu merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode induksi, yaitu suatu metode penelitian yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal khusus. Hal-hal yang bersifat umum maksudnya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat para Sarjana Hukum, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta penerapannya dalam praktik yang dirangkum menjadi kesimpulan dalam skripsi. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis, ilmiah, dan perundangundangan yang berlaku. Perihal surat menyurat memang tergantung kepada penafsiran si penerima surat tersebut. Seperti halnya kasus Prita Mulyasari mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang. Saat dirawat Prita Mulyasari tidak mendapatkan kesembuhan, malah penyakitnya bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit serta rekam medis yang diperlukan pasien. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut lewat e-mail yang kemudian dikirimkan kepada 20 orang temannya (Milis), dengan maksud untuk sekadar memberikan wacana kepada teman-teman dekatnya. Tetapi oleh teman-temannya tersebut, yang tidak dapat dipastikan siapa, disebar luaskan kembali hingga dapat diketahui atau diakses oleh pihak RS. Omni Internasional. Akibatnya, pihak RS. Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan. Dasar atau pertimbangan Hakim membebaskan Prita Mulyasari, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan kesatu yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU. ITE yang unsur-unsurnya sebagai berikut : Unsur ?setiap orang?, yang dimaksud dengan ?setiap orang? adalah siapa saja yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ?setiap orang? telah terpenuhi. Unsur ?dengan sengaja?, jika dihubungkan fakta, maka atas pengiriman e-mail oleh Terdakwa tersebut telah Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. xiv diketahui oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh Terdakwa, maka dengan demikian apa yang dikehendaki oleh Terdakwa atas perbuatannya telah tercapai. Unsur ?Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik?, Bahwa dari uraian tentang unsur tersebut dalam point 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa email Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tidak bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang yang sedang sakit dan mengharapkan kesembuhan. Selanjutnya dipertimbangan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 311 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP pada pokoknya adalah sama yaitu tindak pidana menyerang kehormatan orang lain dengan tulisan, hanya dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP termasuk didalamnya menyerang kehormatan dengan menggunakan gambar sedangkan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP diberikan ijin untuk membuktikan apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak, sedangkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP klausula tersebut tidak disebutkan. Karena e-mail Terdakwa tidak bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan tidak termasuk pengertian menista, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan ketiga, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut. Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga tersebut diatas, dimana telah dinyatakan Terdakwa dibebaskan dari ketiga dakwaan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Kata kunci : pencemaran nama baik, e-mail, milis.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
