PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRESTABES SURABAYA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
Zendy , wirayuda
Subject
K Law (General)
Datestamp
2012-03-14 02:50:20
Abstract :
ABSTRAKSI Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppress No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 dan juga Undang- Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul, khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan), dimana Polisi adalah garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya. Adapun yang menjadi permasalahan adalah pertama pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?, Kedua, bagaimana perlindungan hukum anak Diversi yang diberlakukan tidak adil? Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder dari studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu polisi, petugas balai pemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian, bahwa pelaksanaan diversi didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan Internasional, dan Peraturan Nasional, seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002, TR Kabareskrim, dan Kesepakatan 5 (lima) departemen dan Polri. Dalam pelaksanaan diversi polisi memegang peranan penting, salah satunya adalah sebagai gerbang utama masuknya kasus-kasus anak. Namun pada pelaksanaanya ditemukan beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversi tersebut baik kepada polisi, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif. Disamping itu peraturan yang ada juga belum dapat menjamin pelaksanaan diversi. Sehubungan dengan hal itu maka saran yang dapat diberikan antara lain adalah pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga pihak-pihak yang terkait, juga memperjelas dan memperkuat pelaksanaan diversi dalam suatu Peraturan Pemerintah. Kata Kunci : Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
ABSTRAKSI Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppress No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 dan juga Undang- Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul, khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan), dimana Polisi adalah garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya. Adapun yang menjadi permasalahan adalah pertama pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?, Kedua, bagaimana perlindungan hukum anak Diversi yang diberlakukan tidak adil? Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder dari studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu polisi, petugas balai pemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian, bahwa pelaksanaan diversi didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan Internasional, dan Peraturan Nasional, seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002, TR Kabareskrim, dan Kesepakatan 5 (lima) departemen dan Polri. Dalam pelaksanaan diversi polisi memegang peranan penting, salah satunya adalah sebagai gerbang utama masuknya kasus-kasus anak. Namun pada pelaksanaanya ditemukan beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversi tersebut baik kepada polisi, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif. Disamping itu peraturan yang ada juga belum dapat menjamin pelaksanaan diversi. Sehubungan dengan hal itu maka saran yang dapat diberikan antara lain adalah pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga pihak-pihak yang terkait, juga memperjelas dan memperkuat pelaksanaan diversi dalam suatu Peraturan Pemerintah. Kata Kunci : Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
