IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010
TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
(Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
Adi , Kurnia Pratama Putra
Subject
HF5549 Personnel Management. Employment management
Datestamp
2012-08-10 03:42:00
Abstract :
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ?VETERAN? JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama Mahasiswa : Adi Kurnia Pratama Putra NPM : 0671010092 Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 12 Juli 1988 Program Studi : Strata 1 (S1) Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti) ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dari perusahaan dan pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Gresik terhadap Peraturan Gubernur No. 95 Tahun 2010 Tentang Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui library research dan juga melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara terhadap narasumber dan menggunakan purposive sample(sampel bertujuan). Analisa data menggunakan studi kepustakaan dan data di lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upah pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 10 tahun sama dengan upah pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Besaran upah yang ditetapkan oleh PT Petrokimia Gresik berdasarkan kualifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan masa kerja, status perkawinan, resiko jabatan dan lain-lain sudah cukup menjadi bukti bahwa pekerja/buruh PT Mekar Jaya Sakti yang di outsourcing kan di PT Petrokimia Gresik hanya dianggap sebagai faktor produksi sehingga diperlakukan sekehendak hatinya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran upah minimum oleh pengusaha, pihak Disnaker selalu mengutamakan fungsi dari Disnaker sendiri, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan, meskipun pelanggaran upah minimum merupakan tindak pidana. Disini dapat dilihat bahwa, Disnaker Gresik sangat bijaksana dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran upah minimum sehingga proses hubungan ketenagakerjaan berjalan sesuai visi dan misi dari pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Kata kunci : Upah, upah minimum, ketenagakerjaan, outsourcing,
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ?VETERAN? JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama Mahasiswa : Adi Kurnia Pratama Putra NPM : 0671010092 Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 12 Juli 1988 Program Studi : Strata 1 (S1) Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti) ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dari perusahaan dan pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Gresik terhadap Peraturan Gubernur No. 95 Tahun 2010 Tentang Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui library research dan juga melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara terhadap narasumber dan menggunakan purposive sample(sampel bertujuan). Analisa data menggunakan studi kepustakaan dan data di lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upah pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 10 tahun sama dengan upah pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Besaran upah yang ditetapkan oleh PT Petrokimia Gresik berdasarkan kualifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan masa kerja, status perkawinan, resiko jabatan dan lain-lain sudah cukup menjadi bukti bahwa pekerja/buruh PT Mekar Jaya Sakti yang di outsourcing kan di PT Petrokimia Gresik hanya dianggap sebagai faktor produksi sehingga diperlakukan sekehendak hatinya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran upah minimum oleh pengusaha, pihak Disnaker selalu mengutamakan fungsi dari Disnaker sendiri, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan, meskipun pelanggaran upah minimum merupakan tindak pidana. Disini dapat dilihat bahwa, Disnaker Gresik sangat bijaksana dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran upah minimum sehingga proses hubungan ketenagakerjaan berjalan sesuai visi dan misi dari pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Kata kunci : Upah, upah minimum, ketenagakerjaan, outsourcing,
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
