Abstract :
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ?VETERAN? JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Nama Mahasiswa : Danu Adi Pratomo
NPM : 0871010110
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Juli 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :
? IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ?
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Pengadilan
TIPIKOR Surabaya terhadap Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kesesuaian
pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini
termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis empiris, karena adalah
pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian
ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus.
Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder.
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan TIPIKOR Surabaya pada
dasarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan
hanya menjatuhkan pidana minimal yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim Pengadilan TIPIKOR Surabaya sudah
memandang urgensi pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Hasil penelitian ini diharapkan
memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangan
pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya
Hukum Acara Pidana dan mempraktikkannya di lapangan. Manfaat praktisnya adalah
dapat memberikan data dan informasi mengenai putusan hakim Pengadilan TIPIKOR
Surabaya Hasil penelitian ini pun dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi
sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak
pidana korupsi di berbagai kalangan.
Kata kunci : pidana minimal, korupsi.