TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PEREDARAN
OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
Diana , Syahbani
Subject
K Law (General)
Datestamp
2012-08-15 04:07:50
Abstract :
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ?VETERAN? JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama Mahasiswa : Diana Syahbani NPM : 0871010084 Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Maret 1991 Program Studi : Strata 1 (S1) Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ABSTRAKSI Dalam kehidupan obat sangatlah berperan penting. Karena hal tersebutlah banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Mencari keuntungan dengan mengedarkan obat-obatan ilegal yang memang harganya jauh lebih murah daripada obat yang telah mendapat izin edar dari BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang termasuk unsur-unsur perbuatan peredaran obatobatan ilegal dan pertanggung jawaban pelaku peredaran obat-obatan ilegal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data diperoleh dari penelitian di Balai Besar POM dan dari literatur-literatur karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan seseorang Dapat dikatakan melakukan perbuatan peredaran obat-obatan ilegal bila melanggar pasal 196-197 Undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan bagi korporasi yang melakukan peredaran obat ilegal dijerat dengan pasal 201 Undang-undang Kesehatan. Peredaran obat-obatan ilegal yang sering terjadi di masyarakat sebagian besar melalui situs-situs internet. Tidak hanya melalui jalur itu saja, peredaran obat ilegal juga dapat masuk ke jalur resmi peredaran obat seperti Pabrik-PBF-Apotek-Rumah sakit. Akibat dari adanya peredaran obat ilegal ini sangat merugikan masyarakat, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan obat kuat yang tanpa berkonsultasi dengan dokter ahli sebelumnya dan obat pelangsing. Oleh sebab itu pelaku perbuatan peredaran obat-obatan ilegal wajib dimintai pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban pelaku tidak hanya berupa sanksi pidana tetapi juga ada sanksi administratif yang berlaku. Kata Kunci : Peredaran, obat-obatan ilegal
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ?VETERAN? JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama Mahasiswa : Diana Syahbani NPM : 0871010084 Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Maret 1991 Program Studi : Strata 1 (S1) Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ABSTRAKSI Dalam kehidupan obat sangatlah berperan penting. Karena hal tersebutlah banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Mencari keuntungan dengan mengedarkan obat-obatan ilegal yang memang harganya jauh lebih murah daripada obat yang telah mendapat izin edar dari BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang termasuk unsur-unsur perbuatan peredaran obatobatan ilegal dan pertanggung jawaban pelaku peredaran obat-obatan ilegal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data diperoleh dari penelitian di Balai Besar POM dan dari literatur-literatur karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan seseorang Dapat dikatakan melakukan perbuatan peredaran obat-obatan ilegal bila melanggar pasal 196-197 Undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan bagi korporasi yang melakukan peredaran obat ilegal dijerat dengan pasal 201 Undang-undang Kesehatan. Peredaran obat-obatan ilegal yang sering terjadi di masyarakat sebagian besar melalui situs-situs internet. Tidak hanya melalui jalur itu saja, peredaran obat ilegal juga dapat masuk ke jalur resmi peredaran obat seperti Pabrik-PBF-Apotek-Rumah sakit. Akibat dari adanya peredaran obat ilegal ini sangat merugikan masyarakat, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan obat kuat yang tanpa berkonsultasi dengan dokter ahli sebelumnya dan obat pelangsing. Oleh sebab itu pelaku perbuatan peredaran obat-obatan ilegal wajib dimintai pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban pelaku tidak hanya berupa sanksi pidana tetapi juga ada sanksi administratif yang berlaku. Kata Kunci : Peredaran, obat-obatan ilegal
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
