TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN KHUSUSNYA BATU MANGAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No 285/Pid.B/2012/PN. Sby)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
CHANDRA , NANDIWARDHANA
Subject
K Law (General)
Datestamp
2013-11-15 08:25:30
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batu mangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kasus pidana putusan pengadilan negeri no 285/Pid.B/2012/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentukbentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kasus no 285/Pid.B/2012/PN.Sby. Hakim menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa selain melihat dari hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa, juga melihat pertimbangan hakim yakni melihat posisi kasusnya, sikap terdakwa dalam persidangan, dan kembali kepada keyakinan hakim hukuman apakah yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Kata kunci : tindak pidana, pertambangan tanpa izin Hak Cipta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batu mangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kasus pidana putusan pengadilan negeri no 285/Pid.B/2012/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentukbentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kasus no 285/Pid.B/2012/PN.Sby. Hakim menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa selain melihat dari hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa, juga melihat pertimbangan hakim yakni melihat posisi kasusnya, sikap terdakwa dalam persidangan, dan kembali kepada keyakinan hakim hukuman apakah yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Kata kunci : tindak pidana, pertambangan tanpa izin Hak Cipta
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
