PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
DWI , FITRA AFANDANI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2013-11-15 08:25:08
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pidana denda terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin di Pengadilan Negeri Sumenep, dimana hal tersebut bertujuan untuk membahas bentuk-bentuk pengaturan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pengaturan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 tentang izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin selain melihat dari hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa, juga melihat pertimbangan hakim yakni melihat posisi kasusnya seperti apa, sikapnya terdakwa gimana, dan kembali keyakinan hakim apakah harus dipenjara, mungkin hanya denda saja, atau karena masih coba-coba atau baru sekali maka hukuman percobaan saja. Kata kunci : Penerapan, pidana denda, penambangan pasir tanpa izin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pidana denda terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin di Pengadilan Negeri Sumenep, dimana hal tersebut bertujuan untuk membahas bentuk-bentuk pengaturan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pengaturan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 tentang izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin selain melihat dari hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa, juga melihat pertimbangan hakim yakni melihat posisi kasusnya seperti apa, sikapnya terdakwa gimana, dan kembali keyakinan hakim apakah harus dipenjara, mungkin hanya denda saja, atau karena masih coba-coba atau baru sekali maka hukuman percobaan saja. Kata kunci : Penerapan, pidana denda, penambangan pasir tanpa izin
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
