PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus No 553/pid.B /2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
MERRYS , HANNY NURCAHAYA PANJAITAN
Subject
K Law (General)
Datestamp
2013-11-21 02:23:39
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam kaitannya dengan penindakan anak dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , hanya dijatuhi pidana jika tidak ada alternatif yang lain, maksudnya bahwa penjatuhan pidana terhadap anak hanyalah merupakan alternatif terakhir sedangkan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidanaa tipu muslihat pencabulan terhadap anak dan penerapan sanksi bagi pelaku anak tindak pidana tipu muslihat pencabulan anak yaitu pasal 81 ayat (1) yang menentukan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sinfkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ,Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalm ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui Library Research. Sumber data diperoleh dari literaturliteratur, karya tulis ilmiah, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Analisa Data menggunakan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara,penamatan lapangan. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembanagan suatu teknologi yang semakin cepat dan alat komunikasi yang sangat canggih maka terdapat pula perubahan tata nilai yang berlaku dari masyarakat, perubahan tersebut bisa berubah positif dan negatif, pelaku anak tindak pidana pencabulan menurut pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara murni dengan membujuk korban agar bersedia untuk disetubuhi. Oleh karena itulah, maka yang membujuk dianggap tidak cacat pikiran, karenanya terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dianggap mampu untuk bertanggung jawab dari segi pidana. Kata kunci: pertanggung jawaban pidana tipu muslihat pencabulan anak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam kaitannya dengan penindakan anak dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , hanya dijatuhi pidana jika tidak ada alternatif yang lain, maksudnya bahwa penjatuhan pidana terhadap anak hanyalah merupakan alternatif terakhir sedangkan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidanaa tipu muslihat pencabulan terhadap anak dan penerapan sanksi bagi pelaku anak tindak pidana tipu muslihat pencabulan anak yaitu pasal 81 ayat (1) yang menentukan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sinfkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ,Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalm ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui Library Research. Sumber data diperoleh dari literaturliteratur, karya tulis ilmiah, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Analisa Data menggunakan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara,penamatan lapangan. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembanagan suatu teknologi yang semakin cepat dan alat komunikasi yang sangat canggih maka terdapat pula perubahan tata nilai yang berlaku dari masyarakat, perubahan tersebut bisa berubah positif dan negatif, pelaku anak tindak pidana pencabulan menurut pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara murni dengan membujuk korban agar bersedia untuk disetubuhi. Oleh karena itulah, maka yang membujuk dianggap tidak cacat pikiran, karenanya terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dianggap mampu untuk bertanggung jawab dari segi pidana. Kata kunci: pertanggung jawaban pidana tipu muslihat pencabulan anak
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
