Kebijakan Perijinan Pendirian Mini Market Di Kabupaten Kudus Dan Dampaknya Terhadap Keberadaan Toko Kelontong
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Muria Kudus
Author
KHABSYIN, M. NUR
Subject
Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Datestamp
2015-11-19 03:16:56
Abstract :
Munculnya pasar modern berbentuk minimarketseperti IndomaretdanAlfamartdi wilayah Kabupaten Kudus yangmenjualberbagaimacamkebutuhanrumahtanggadandilengkapidenganbeberapafasilitas modern seperti ATM (Automatic Teller Machine) membuatkonsumen tokokelontongmenjadi berkurang,padahalkeberadaantokokelontongsudahadalebihdahuludandapatmenjadipenopangkebutuhankeluargasehari-hari. Keberadaanmini marketsemakin lama semakinbertambahbanyak, bahkansekalipunsudahbanyakdiproteswargasekitardan mini market tersebutbelummengantongiijin, tetapimerekasudahberaniberoperasidi Kabupaten Kudus.PihakpemerintahKabupatenseolah-olahtidakmendengarjeritanwarganya yang usahanyatergangguakibatmaraknya mini markert.Hal iniberdampaksecaralangsungterhadapmenurunnyapenghasilanpedagangtokokelontong.KondisidemikianbertolakbelakangdenganTujuan Negara Indonesia sebagaimanadituangkandalam UUDNRI 1945memberikesejahteraankepadawarganyanegaranyatanpamemandangsukuras, agama dangolongantertentu. Tujuan penelitian ini adalah untukmemberikanperspektif yang benarmengenaikebijakanperijinanpendirianmini market di Kabupaten Kudus, mengetahui dampakadanyamini marketterhadapkeberadaantokokelontong di Kabupaten Kudus, menganalisaperihal yang seharusnyadilakukanolehPemerintahKabupaten Kudus dalammemberikanperlindunganterhadaptokokelontongatasdampakkeberadaanmini market. Penelitianiniadalahpenelitianyuridissosiologisdenganpendekatankualitatif-deskriptif.Yuridissosiologisyaitusuatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi dan sebenarnya. Perijinanpendirianmini market di Kabupaten Kudusselamainimengacupadapengaturanmengenaipasar modern yang perijinannyamelalui BPMPPT. SelainitujugaharusmengacupadaPerpres No. 112/2007danPerdaNomor 6 Tahun 2013, namundalampelaksanaannyapelanggarandalamperijinanmasihtetapterjadi., yaitumasihadamini market yang bersebelahandengantokokelontong. Eksistensimini marketberdampakberkurangnyakonsumen yang berbelanja di tokokelontong, menurunnya pendapatan toko kelontong. PemerintahKabupaten Kudus dianggapbelummampumelindungitokokelontong, sehinggakesejahteraankeluargaparapemiliktokokelontongmenjadimenurun
Munculnya pasar modern berbentuk minimarketseperti IndomaretdanAlfamartdi wilayah Kabupaten Kudus yangmenjualberbagaimacamkebutuhanrumahtanggadandilengkapidenganbeberapafasilitas modern seperti ATM (Automatic Teller Machine) membuatkonsumen tokokelontongmenjadi berkurang,padahalkeberadaantokokelontongsudahadalebihdahuludandapatmenjadipenopangkebutuhankeluargasehari-hari. Keberadaanmini marketsemakin lama semakinbertambahbanyak, bahkansekalipunsudahbanyakdiproteswargasekitardan mini market tersebutbelummengantongiijin, tetapimerekasudahberaniberoperasidi Kabupaten Kudus.PihakpemerintahKabupatenseolah-olahtidakmendengarjeritanwarganya yang usahanyatergangguakibatmaraknya mini markert.Hal iniberdampaksecaralangsungterhadapmenurunnyapenghasilanpedagangtokokelontong.KondisidemikianbertolakbelakangdenganTujuan Negara Indonesia sebagaimanadituangkandalam UUDNRI 1945memberikesejahteraankepadawarganyanegaranyatanpamemandangsukuras, agama dangolongantertentu. Tujuan penelitian ini adalah untukmemberikanperspektif yang benarmengenaikebijakanperijinanpendirianmini market di Kabupaten Kudus, mengetahui dampakadanyamini marketterhadapkeberadaantokokelontong di Kabupaten Kudus, menganalisaperihal yang seharusnyadilakukanolehPemerintahKabupaten Kudus dalammemberikanperlindunganterhadaptokokelontongatasdampakkeberadaanmini market. Penelitianiniadalahpenelitianyuridissosiologisdenganpendekatankualitatif-deskriptif.Yuridissosiologisyaitusuatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi dan sebenarnya. Perijinanpendirianmini market di Kabupaten Kudusselamainimengacupadapengaturanmengenaipasar modern yang perijinannyamelalui BPMPPT. SelainitujugaharusmengacupadaPerpres No. 112/2007danPerdaNomor 6 Tahun 2013, namundalampelaksanaannyapelanggarandalamperijinanmasihtetapterjadi., yaitumasihadamini market yang bersebelahandengantokokelontong. Eksistensimini marketberdampakberkurangnyakonsumen yang berbelanja di tokokelontong, menurunnya pendapatan toko kelontong. PemerintahKabupaten Kudus dianggapbelummampumelindungitokokelontong, sehinggakesejahteraankeluargaparapemiliktokokelontongmenjadimenurun
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
