PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENATAAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI SEKITAR WILAYAH PASAR KEPUTRAN KOTA
SURABAYA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
ARIK , RESTU CAHYO SUSILO
Subject
JK Political institutions (United States)
Datestamp
2014-02-01 10:14:51
Abstract :
Penelitian ini didasarkan pada fenomena kesemrawutan PKL disekitar wilayah Pasar Keputran dalam menjajakan barang dagangannnya untuk melayani para pembeli yang mengakibatkan kemacetan karena padatnya lalu lintas menuju jalan Urip Sumoharjo. Tujan penelitian ini adalah mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha PKL Di Sekitar wilayah Pasar Keputran Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: 1.Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban PKL, 2.Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban PKL, 3.Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 17 Tahun 2003 Pasal 2 dan Peraturan Kepala Wali Kota Surabaya yang berkaitan dengan penataan PKL 4.Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban PKL dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya, 5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban PKL dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta menggunakan teknik analisis data model interaktif terhadap obyek penelitian yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha PKL Di Sekitar Pasar Keputran Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa : 1.Memberikan suatu kebijakan kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di sebagian jalan, sebagian trotoar dan sekitar wilayah pasar Keputran dengan waktu yang telah di tetapkan, yaitu mulai pukul 20.00 Wib ? 05.00 Wib serta tetap menjaga dan memelihara fasilitas yang ada, dan memberi sanksi kepada pedagang kaki lima yang ketahuan melanggar aturan yang ditetapkan.2. Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Keputran Kota Surabaya sudah berperan..3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan belum berperan dengan baik, dimana pihak Satuan polisi Pamong Praja masih memberikan kelonggaran waktu berjualan kepada pedagang kaki lima yang seharusnya pada pukul 20.00 di berikan kelonggaran mulai pukul 17.00, dan hanya PKL yang berjualan pada pukul 15.00 yang diberikan sanksi. 4. Dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima di wilayah sekitar pasar Keputran, pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, kecuali diadakan operasi gabungan, penertiban IMB, anjal, PSK, baru Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan pihak Patuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi.5.Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Perda belum berperan, dimana untuk sekarang masih di fokuskan kepada pedagang yang berjualan sebelum waktunya. Kata Kunci :PKL, Satuan Polisi Pamong Praja, Pasar, Kebijakan, Peran
Penelitian ini didasarkan pada fenomena kesemrawutan PKL disekitar wilayah Pasar Keputran dalam menjajakan barang dagangannnya untuk melayani para pembeli yang mengakibatkan kemacetan karena padatnya lalu lintas menuju jalan Urip Sumoharjo. Tujan penelitian ini adalah mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha PKL Di Sekitar wilayah Pasar Keputran Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: 1.Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban PKL, 2.Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban PKL, 3.Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 17 Tahun 2003 Pasal 2 dan Peraturan Kepala Wali Kota Surabaya yang berkaitan dengan penataan PKL 4.Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban PKL dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya, 5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban PKL dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta menggunakan teknik analisis data model interaktif terhadap obyek penelitian yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha PKL Di Sekitar Pasar Keputran Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa : 1.Memberikan suatu kebijakan kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di sebagian jalan, sebagian trotoar dan sekitar wilayah pasar Keputran dengan waktu yang telah di tetapkan, yaitu mulai pukul 20.00 Wib ? 05.00 Wib serta tetap menjaga dan memelihara fasilitas yang ada, dan memberi sanksi kepada pedagang kaki lima yang ketahuan melanggar aturan yang ditetapkan.2. Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Keputran Kota Surabaya sudah berperan..3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan belum berperan dengan baik, dimana pihak Satuan polisi Pamong Praja masih memberikan kelonggaran waktu berjualan kepada pedagang kaki lima yang seharusnya pada pukul 20.00 di berikan kelonggaran mulai pukul 17.00, dan hanya PKL yang berjualan pada pukul 15.00 yang diberikan sanksi. 4. Dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima di wilayah sekitar pasar Keputran, pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, kecuali diadakan operasi gabungan, penertiban IMB, anjal, PSK, baru Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan pihak Patuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi.5.Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Perda belum berperan, dimana untuk sekarang masih di fokuskan kepada pedagang yang berjualan sebelum waktunya. Kata Kunci :PKL, Satuan Polisi Pamong Praja, Pasar, Kebijakan, Peran
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
