AKUNTABILITAS KEPALA DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA
(Studi di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
GITA , DIO TAMA YOLANDA
Subject
K3220 Public Policy
Datestamp
2014-04-08 04:01:24
Abstract :
ABSTRAKSI , 0841010023, AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gesik) Pada Peraturan Daerah (Perda) Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Desa pada Pasal 7 Ayat 1 (a) menjelaskan bahwa proses akuntabilitas yang yang dilakukan oleh kepala desa harus tertuju pada tiga sasaran yaitu masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) dan Bupati. Dari observasi yang ada dilapangan, Kepala Desa hanya mengimplementasikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada BPD dan Bupati, tetapi peneliti belum menemukan laporan pertanggungjawaban secara tertulis yang ditempel pada papan pengumuman yang ditujukan kepada masyarakat. Sedangkan didalam Perda Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Nomor 7 Pasal 2 disebutkan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan Desa kepada masyarakat harus berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya (misalnya radio komunitas). Maka dari itu peneliti mengambil judul akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akutabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran APB Desa ditetapkan pada fokus pertama yaitu akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas Kepala Desa Menganti terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa dalam bentuk laporan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat. Sedangkan fokus kedua yaitu akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada BPD Desa dan masyarakat Desa. Metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan analisis model interaktif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengabil data dari sumber data yang berupa tulisan, prilaku, tindakan, pristiwa, kejadian, kata-kata. Dengan peneliti sebagai instrumen penelitian. Kesimpulan dari hasil penelitian menyatakan bahwa Fokus pertama akuntabilitas Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dilaksanakan setahun sekali diakhir tahun anggaran dan diserahkan kepada Bupati melalui Camat pada tahun berikutnya. Untuk bentuk laporan kepada Bupati melalui Camat berupa tertulis. Akuntabilitas Horizontal yang meliputi dua saasaran kajian yaitu (a) Akuntabilitas Kepala Desa Kepada BPD melalui musyawarah BPD akuntabilitas Kepala Desa kepada BPD telah dilaksanakan pada akhir Desember 2011 dalam bentuk lisan dan tertulis. (b)Akuntabilitas Kepala Desa Kepada masyarakat akuntabilitas Kepala Desa kepada kepada masyarakat telah dilaksanakan secara lisan pada pada akhir Desember 2011 yang dihadiri tokoh masyarakat dan BPD. Sedangkan laporan tertulis berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman desa tidak dilaksanakan, melainkan kepala desa memberikan draft neraca APB Desa kepada masyarakat melalui Kasun, RW dan RT.
ABSTRAKSI , 0841010023, AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gesik) Pada Peraturan Daerah (Perda) Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Desa pada Pasal 7 Ayat 1 (a) menjelaskan bahwa proses akuntabilitas yang yang dilakukan oleh kepala desa harus tertuju pada tiga sasaran yaitu masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) dan Bupati. Dari observasi yang ada dilapangan, Kepala Desa hanya mengimplementasikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada BPD dan Bupati, tetapi peneliti belum menemukan laporan pertanggungjawaban secara tertulis yang ditempel pada papan pengumuman yang ditujukan kepada masyarakat. Sedangkan didalam Perda Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Nomor 7 Pasal 2 disebutkan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan Desa kepada masyarakat harus berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya (misalnya radio komunitas). Maka dari itu peneliti mengambil judul akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akutabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran APB Desa ditetapkan pada fokus pertama yaitu akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas Kepala Desa Menganti terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa dalam bentuk laporan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat. Sedangkan fokus kedua yaitu akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada BPD Desa dan masyarakat Desa. Metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan analisis model interaktif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengabil data dari sumber data yang berupa tulisan, prilaku, tindakan, pristiwa, kejadian, kata-kata. Dengan peneliti sebagai instrumen penelitian. Kesimpulan dari hasil penelitian menyatakan bahwa Fokus pertama akuntabilitas Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dilaksanakan setahun sekali diakhir tahun anggaran dan diserahkan kepada Bupati melalui Camat pada tahun berikutnya. Untuk bentuk laporan kepada Bupati melalui Camat berupa tertulis. Akuntabilitas Horizontal yang meliputi dua saasaran kajian yaitu (a) Akuntabilitas Kepala Desa Kepada BPD melalui musyawarah BPD akuntabilitas Kepala Desa kepada BPD telah dilaksanakan pada akhir Desember 2011 dalam bentuk lisan dan tertulis. (b)Akuntabilitas Kepala Desa Kepada masyarakat akuntabilitas Kepala Desa kepada kepada masyarakat telah dilaksanakan secara lisan pada pada akhir Desember 2011 yang dihadiri tokoh masyarakat dan BPD. Sedangkan laporan tertulis berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman desa tidak dilaksanakan, melainkan kepala desa memberikan draft neraca APB Desa kepada masyarakat melalui Kasun, RW dan RT.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
