ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO,
KABUPATEN PACITAN, DAN KABUPATEN MADIUN
MENUJU OTONOMI DAERAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
ARUM MARETA , KUSUMA DEWI
Subject
HG201 Money
Datestamp
2014-04-05 16:08:15
Abstract :
?ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN PACITAN, DAN KABUPATEN MADIUN MENUJU OTONOMI DAERAH? ABSTRAKSI Dengan adanya UU No.22 tahun 1999 yang mengatur perlimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta UU No.25 tahun 1999 yang mengatur pierimbangan keuangan antara pusat dan daerah selayaknya Jawa Timur menggembangkan sumber daya lokal dan menggurangi ketergantungan dari pusat . Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kemandirian suatu daerah pada Daerah Sidoarjo, Pacitan, Madiun. Analisa yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kualitatif, yaitu analisa dengan menggunakan rumus- rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) sehingga dapat menggetahui di kabupaten Sidoarjo, Pacitan dan Madiun memiliki kemandirian fiskal. Hasil penelitian menunjukan bahwa derajat desentralisasi fiskal rata-rata menunjukan rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di 3 kabupaten adalah pola hubungan intruktif dan konsultatif sehingga dapat di katakan selama periode 2010-2011 penelitian 3 Kabupaten tersebut belum mampu membawa daerahnya untuk mandiri. Kata kunci: Indeks Pendapatan Asli Daerah, Indeks Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Indeks Sumbangan Bantuan
?ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN PACITAN, DAN KABUPATEN MADIUN MENUJU OTONOMI DAERAH? ABSTRAKSI Dengan adanya UU No.22 tahun 1999 yang mengatur perlimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta UU No.25 tahun 1999 yang mengatur pierimbangan keuangan antara pusat dan daerah selayaknya Jawa Timur menggembangkan sumber daya lokal dan menggurangi ketergantungan dari pusat . Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kemandirian suatu daerah pada Daerah Sidoarjo, Pacitan, Madiun. Analisa yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kualitatif, yaitu analisa dengan menggunakan rumus- rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) sehingga dapat menggetahui di kabupaten Sidoarjo, Pacitan dan Madiun memiliki kemandirian fiskal. Hasil penelitian menunjukan bahwa derajat desentralisasi fiskal rata-rata menunjukan rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di 3 kabupaten adalah pola hubungan intruktif dan konsultatif sehingga dapat di katakan selama periode 2010-2011 penelitian 3 Kabupaten tersebut belum mampu membawa daerahnya untuk mandiri. Kata kunci: Indeks Pendapatan Asli Daerah, Indeks Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Indeks Sumbangan Bantuan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
