PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP
USAHA HIBURAN (RESTORAN) DI KOTA SURABAYA
(Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
Rigky , Nodang R
Subject
K1024 Commercial contracts
Datestamp
2014-04-07 09:12:20
Abstract :
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ?VETERAN? JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama : NPM : 0771010083 Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 11 Juni1988 Progam Studi : HTN Judul Skripsi : PEMBERIAN IZIN GANVGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (RESTORAN) DI KOTA SURABAYA (Berdasakan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan) Abstraksi Rentannya bisnis di bidang restoran akan menimbulkan berbagai gangguan, maka diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut. Untuk itu penulis mengambil dua macam permasalahan yang dituangkan dalam skripsi ini yakni mengenai bagaimanakah mekanisme pemberian Izin Gangguan dan perpanjangan Izin Gangguan terhadap restoran di Kota Surabaya serta sanksi bagi yang tidak memenuhi perizinan ini. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier yang disusun secara sistematika yakni berurutan dari bab I, bab II, bab III dan bab IV. Setelah dilakukan pengujian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: pemilik restoran dalam pendirian restoran wajib untuk mengurus Izin Gangguan karena restoran merupakan salah satu obyek dari Izin Gangguan yang ditengarai dapat menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan sekitar. Hal yang membedakan tentang tata cara perpanjangan Izin Gangguan restoran dengan obyek Izin Gangguan lain yakni mengenai kewajiban melampirkan Surat Setoran Pajak Restoran bulan terakhir. Sanksi bagi yang tidak mengajukan permohonan Izin Gangguan ataupun tidak memperpanjang izin gangguannya dibagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa bunga 2 % dari besarnya retribusi yang terutang, penutupan tempat usaha, pencabutan izin, dan adanya keharusan membayar uang paksa. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa kurungan dan denda. Kata Kunci : Usaha Hiburan. Izin gangguan.
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ?VETERAN? JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama : NPM : 0771010083 Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 11 Juni1988 Progam Studi : HTN Judul Skripsi : PEMBERIAN IZIN GANVGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (RESTORAN) DI KOTA SURABAYA (Berdasakan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan) Abstraksi Rentannya bisnis di bidang restoran akan menimbulkan berbagai gangguan, maka diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut. Untuk itu penulis mengambil dua macam permasalahan yang dituangkan dalam skripsi ini yakni mengenai bagaimanakah mekanisme pemberian Izin Gangguan dan perpanjangan Izin Gangguan terhadap restoran di Kota Surabaya serta sanksi bagi yang tidak memenuhi perizinan ini. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier yang disusun secara sistematika yakni berurutan dari bab I, bab II, bab III dan bab IV. Setelah dilakukan pengujian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: pemilik restoran dalam pendirian restoran wajib untuk mengurus Izin Gangguan karena restoran merupakan salah satu obyek dari Izin Gangguan yang ditengarai dapat menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan sekitar. Hal yang membedakan tentang tata cara perpanjangan Izin Gangguan restoran dengan obyek Izin Gangguan lain yakni mengenai kewajiban melampirkan Surat Setoran Pajak Restoran bulan terakhir. Sanksi bagi yang tidak mengajukan permohonan Izin Gangguan ataupun tidak memperpanjang izin gangguannya dibagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa bunga 2 % dari besarnya retribusi yang terutang, penutupan tempat usaha, pencabutan izin, dan adanya keharusan membayar uang paksa. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa kurungan dan denda. Kata Kunci : Usaha Hiburan. Izin gangguan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
