KEDUDUKAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN BAGI TKI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
ACHMAD , MUZAYYINUL CHULUQIL ASTNA
Subject
K Law (General)
Datestamp
2014-04-17 03:58:22
Abstract :
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah yang mengurus segala hal terkait dengan TKI, kesamaan fungsi di antara keduanya membuat kebijakan mereka kerap bentrok dan memunculkan dualisme pelayanan. Dalam konteks inilah dapat dipahami upaya penanganan masalah TKI yang hendak mendulang devisa di negeri orang itu jadi terbengkalai. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tersebut menyebutkan? Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonnesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden? Konsideran huruf a Perpres Nomor 81 tahun 2006 ini menjelaskan bahwa BNP2TKI adalah badan Pelaksana Kebijakan, dan Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut BNP2TKI bertanggung jawab langsung terhadap presiden sedangkan pada Pasal 17 UUD ayat 1 menyebutkan? Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara? dan ayat 3 ? setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan?, Kemenakertrans dipimpin oleh seorang menteri negara yang mempunyai kewenangan merumuskan dan membuat kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Aturan-aturan di atas menunjukkan kedudukan organisasi BNP2TKI dan Kemenakertrans sejajar yaitu bertanggung jawab langsung terhadap presiden tetapi dalam kewenangannya BNP2TKI sebagai lembagai pelaksana kebijakan sedangkan Depnakertrans sebagai perumus dan pembuat kebijakan, hal ini menimbulkan inkonsistensi aturan hukum karena seharusnya lembaga pemerintah pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan tidaklah berkudukan sejajar. Kata kunci :Kedudukan BNP2TKI, Sistem Hukum di Indonesia
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah yang mengurus segala hal terkait dengan TKI, kesamaan fungsi di antara keduanya membuat kebijakan mereka kerap bentrok dan memunculkan dualisme pelayanan. Dalam konteks inilah dapat dipahami upaya penanganan masalah TKI yang hendak mendulang devisa di negeri orang itu jadi terbengkalai. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tersebut menyebutkan? Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonnesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden? Konsideran huruf a Perpres Nomor 81 tahun 2006 ini menjelaskan bahwa BNP2TKI adalah badan Pelaksana Kebijakan, dan Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut BNP2TKI bertanggung jawab langsung terhadap presiden sedangkan pada Pasal 17 UUD ayat 1 menyebutkan? Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara? dan ayat 3 ? setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan?, Kemenakertrans dipimpin oleh seorang menteri negara yang mempunyai kewenangan merumuskan dan membuat kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Aturan-aturan di atas menunjukkan kedudukan organisasi BNP2TKI dan Kemenakertrans sejajar yaitu bertanggung jawab langsung terhadap presiden tetapi dalam kewenangannya BNP2TKI sebagai lembagai pelaksana kebijakan sedangkan Depnakertrans sebagai perumus dan pembuat kebijakan, hal ini menimbulkan inkonsistensi aturan hukum karena seharusnya lembaga pemerintah pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan tidaklah berkudukan sejajar. Kata kunci :Kedudukan BNP2TKI, Sistem Hukum di Indonesia
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
