Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Napza Di Kabupaten Kudus
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Muria Kudus
Author
Tiyant, Rizki Talang
Subject
Hukum
Datestamp
2016-11-19 06:37:40
Abstract :
Skripsi yang berjudul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NAPZA DI KABUPATEN KUDUS†inibertujuanuntukmengetahuibagaimanaperansertamasyarakatdalamupayapemberantasantindakpidananapzadanuntukmengetahuibagaimanaperlindunganhukumbagimasyarakat yang ikutberpartisipasidalampemberantasantindakpidananapza di Kabupaten Kudus. Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahyuridissosiologis.Dalamteknikpengumpulan data, penulismenggunakan data primer dan data sekunderyaituselainmenggunakan data yang diperolehdarilapangandigunakanjuga data kepustakaandariliteratur yang berisitentangteori-teori, pendapatparaahlidan yang berhubungandenganpokokpermasalahan yang digunakansebagailandasanpemikiran yang bersifatteoritis. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahuibentukperansertamasyarakatdalamupayapemberantasantindakpidananapza di Kabupaten Kudusyang dilakukanmasyarakatsecaraindividudankelembagaandengancaramelaporkanadanyatindakpidananapza danmelakukanpenyuluhanlewat. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat secara in abstracto yaitu terdapat dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 106 huruf e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian perlindungan hukum secara in concreto yaitu berupa penyembunyian identitas data diri pelapor dan tidak melibatkan pelapor dalam upaya penangkapan pelaku tindak pidana napza di Kabupaten Kudus.
Skripsi yang berjudul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NAPZA DI KABUPATEN KUDUS†inibertujuanuntukmengetahuibagaimanaperansertamasyarakatdalamupayapemberantasantindakpidananapzadanuntukmengetahuibagaimanaperlindunganhukumbagimasyarakat yang ikutberpartisipasidalampemberantasantindakpidananapza di Kabupaten Kudus. Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahyuridissosiologis.Dalamteknikpengumpulan data, penulismenggunakan data primer dan data sekunderyaituselainmenggunakan data yang diperolehdarilapangandigunakanjuga data kepustakaandariliteratur yang berisitentangteori-teori, pendapatparaahlidan yang berhubungandenganpokokpermasalahan yang digunakansebagailandasanpemikiran yang bersifatteoritis. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahuibentukperansertamasyarakatdalamupayapemberantasantindakpidananapza di Kabupaten Kudusyang dilakukanmasyarakatsecaraindividudankelembagaandengancaramelaporkanadanyatindakpidananapza danmelakukanpenyuluhanlewat. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat secara in abstracto yaitu terdapat dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 106 huruf e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian perlindungan hukum secara in concreto yaitu berupa penyembunyian identitas data diri pelapor dan tidak melibatkan pelapor dalam upaya penangkapan pelaku tindak pidana napza di Kabupaten Kudus.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
