PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM
PENGELOLAAN BANK SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN
PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE
DI KOTA SEMARANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Stikubank
Author
PERMATASARI, DIAN
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-10-13 08:33:23
Abstract :
Pengelolaan sampah menjadi problematika yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Peneletian ini bertujuan untuk mengkaji problematika dalam pengelolaan dan penanganan sampah yang ada di Kota Semarang melalui bank sampah. Observasi ini berdasarkan atas pengkajian secara hukum dengan memanfaatkan metode perundangundangan. Data yang dihimpun dengan studi pustaka, lalu dianalisa dengan cara kualitatif. Terkandung peraturan Undang-Undang yang memiliki korelasi terhadap pengolahanan dan penanganan sampah di Kota Semarang diantara lain : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2019. Penegakan hukum didalam pengelolaan sampah mengarah ke tiga sistem hukum menjadi bagian dari faktor-faktor diantaranya : 1. faktor struktur, 2. faktor substansi, dan 3. faktor culture atau kebudayaan. Lebih lanjut yang terkait didalam penegakan hukum untuk pengolahaan sampah bisa dianalisa dari dua segi diantaranya adalah penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum dengan cara represif. Penegakan hukum didalam pengelolaan dan penanganan sampah merupakan realisasi pemerintah daerah didalam mengimplementasikan prinsip Good Environmental Governance yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran dan kepedulian bagi seluruh kelompok masyarakat yang tinggal di Kota Semarang akan esensi dari lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Untuk tindakan lebih lanjut dengan adanya jejaring sampah serta peran bank sampah di Kota Semarang diharapkan cara pandang masyarakat pada umumnya tentang permasalahan sampah sanggup memberikan faedah dan penerimaan serta dapat mengembangkan kesadaran bagi masyarakat sekitar akan essensial dari pengelolaan dan penanganan sampah. Abstract Waste management is a problem which cannot be resolved properly. This research aims to examine problems in the management and handling of waste in Semarang City through waste banks. These observations are based on legal studies using statutory methods. The data were collected by means of literature study, then analyzed qualitatively. Contained by laws that have a correlation with the processing and handling of waste in the city of Semarang, including: Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 18 of the Year 2008 concerning Waste Management, Semarang City Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management and Semarang Mayor Regulation Number 34 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies in Management of Household Waste and Household-like Waste. Law enforcement in waste management leads to three legal systems being part of the following factors: 1. structural factors, 2. substance factors, and 3. cultural or cultural factors. Furthermore, which is related to law enforcement for waste processing, it can be analyzed from two aspects, including preventive law enforcement and law enforcement in a repressive way. Law enforcement in waste management and handling is the realization of local governments in implementing the principles of Good Environmental Governance which have the aim of increasing a sense of awareness and concern for all community groups living in Semarang City about the essence of a clean and healthy environment. For further action with the existence of a waste network and the role of waste banks in the city of Semarang, it is hoped that the general perspective of the community on the problem of waste can provide benefits and acceptance and can develop awareness for the surrounding community about the essentials of waste management and handling.
Pengelolaan sampah menjadi problematika yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Peneletian ini bertujuan untuk mengkaji problematika dalam pengelolaan dan penanganan sampah yang ada di Kota Semarang melalui bank sampah. Observasi ini berdasarkan atas pengkajian secara hukum dengan memanfaatkan metode perundangundangan. Data yang dihimpun dengan studi pustaka, lalu dianalisa dengan cara kualitatif. Terkandung peraturan Undang-Undang yang memiliki korelasi terhadap pengolahanan dan penanganan sampah di Kota Semarang diantara lain : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2019. Penegakan hukum didalam pengelolaan sampah mengarah ke tiga sistem hukum menjadi bagian dari faktor-faktor diantaranya : 1. faktor struktur, 2. faktor substansi, dan 3. faktor culture atau kebudayaan. Lebih lanjut yang terkait didalam penegakan hukum untuk pengolahaan sampah bisa dianalisa dari dua segi diantaranya adalah penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum dengan cara represif. Penegakan hukum didalam pengelolaan dan penanganan sampah merupakan realisasi pemerintah daerah didalam mengimplementasikan prinsip Good Environmental Governance yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran dan kepedulian bagi seluruh kelompok masyarakat yang tinggal di Kota Semarang akan esensi dari lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Untuk tindakan lebih lanjut dengan adanya jejaring sampah serta peran bank sampah di Kota Semarang diharapkan cara pandang masyarakat pada umumnya tentang permasalahan sampah sanggup memberikan faedah dan penerimaan serta dapat mengembangkan kesadaran bagi masyarakat sekitar akan essensial dari pengelolaan dan penanganan sampah. Abstract Waste management is a problem which cannot be resolved properly. This research aims to examine problems in the management and handling of waste in Semarang City through waste banks. These observations are based on legal studies using statutory methods. The data were collected by means of literature study, then analyzed qualitatively. Contained by laws that have a correlation with the processing and handling of waste in the city of Semarang, including: Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 18 of the Year 2008 concerning Waste Management, Semarang City Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management and Semarang Mayor Regulation Number 34 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies in Management of Household Waste and Household-like Waste. Law enforcement in waste management leads to three legal systems being part of the following factors: 1. structural factors, 2. substance factors, and 3. cultural or cultural factors. Furthermore, which is related to law enforcement for waste processing, it can be analyzed from two aspects, including preventive law enforcement and law enforcement in a repressive way. Law enforcement in waste management and handling is the realization of local governments in implementing the principles of Good Environmental Governance which have the aim of increasing a sense of awareness and concern for all community groups living in Semarang City about the essence of a clean and healthy environment. For further action with the existence of a waste network and the role of waste banks in the city of Semarang, it is hoped that the general perspective of the community on the problem of waste can provide benefits and acceptance and can develop awareness for the surrounding community about the essentials of waste management and handling.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
