PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA DALAM
PENGGUNAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN
JEPARA
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Muria Kudus
Author
HAKIM, LUKMAN
Subject
Teori dan praktek pendidikan
Datestamp
2018-12-29 01:33:28
Abstract :
Skripsi dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA. Secara umum bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan dan pelaksanaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk mengetahui pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk mengetahui kendala Kendala Dalam Pelaksanaan Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengidentifikasikan dan menkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem yang mempola. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Penggunaan dan pelaksanaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi, tahap persiapan, tahap perencanaa, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan, tahap pelaporan, tahap penyelesaian pekerjaan, tahap pemeliharaan dan pelestarian. Proses pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat diketahui bahwa, banyak Kepala Desa yang belum mampu membuat LPJ ADD, dan penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ADD. Kendala yang muncul yaitu sedikitnya dana anggaran ADD. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD adalah sebagai berikut, persiapan, tahap perencanaa, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan, tahap pelaporan, tahap penyelesaian pekerjaan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa banyak yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggng Jawaban, hambatan yang terjadi yaitu terbatasnya jumlah anggaran ADD.
Skripsi dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA. Secara umum bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan dan pelaksanaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk mengetahui pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk mengetahui kendala Kendala Dalam Pelaksanaan Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengidentifikasikan dan menkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem yang mempola. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Penggunaan dan pelaksanaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi, tahap persiapan, tahap perencanaa, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan, tahap pelaporan, tahap penyelesaian pekerjaan, tahap pemeliharaan dan pelestarian. Proses pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat diketahui bahwa, banyak Kepala Desa yang belum mampu membuat LPJ ADD, dan penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ADD. Kendala yang muncul yaitu sedikitnya dana anggaran ADD. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD adalah sebagai berikut, persiapan, tahap perencanaa, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan, tahap pelaporan, tahap penyelesaian pekerjaan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa banyak yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggng Jawaban, hambatan yang terjadi yaitu terbatasnya jumlah anggaran ADD.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
