PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PROSES PENETAPAN PEMENANG TENDER PADA PEKERJAAN PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS DI DISHUBKOMINFO KAB. CIANJUR BERDASARKAN PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012
Total View This Week5
Total View This Week5
Institusion
Universitas Padjadjaran
Author
Hidayat, Nisya Yuliana
Subject
Datestamp
2021-11-23 00:00:00
Abstract :
ABSTRAK Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaannnya yang dituangkan pada RPJPN termasuk arah kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Prinsip keterbukaan menjadi salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa. Tujuan Penelitian untuk memahami dan mengkaji prinsip keterbukaan dan perlindungan hukum terhadap penetapan pemenang tender pada pekerjaan pengadaan rambu-rambu lalu lintas di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan teori serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan. Penetapan pemenang tender pada pekerjaan pengadaan rambu lalu lintas di Dishubkominfo Kab. Cianjur adalah belum berdasarkan atas prinsip keterbukaan dengan melaksanakan tender melalui e-procurement, namun e-procurement ini masih dibutuhkan sedikit penyempurnaan, pelaksanaan tender dilakukan dengan cara formalitas saja karena calon pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya. Bentuk perlindungan hukum terhadap peserta yang tidak memenangkan tender dikaitkan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yaitu dilindungi oleh lembaga yang berwenang menerapkan sanksi tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kata kunci: prinsip keterbukaan, tender, pengadaan rambu lalu lintas
ABSTRAK Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaannnya yang dituangkan pada RPJPN termasuk arah kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Prinsip keterbukaan menjadi salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa. Tujuan Penelitian untuk memahami dan mengkaji prinsip keterbukaan dan perlindungan hukum terhadap penetapan pemenang tender pada pekerjaan pengadaan rambu-rambu lalu lintas di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan teori serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan. Penetapan pemenang tender pada pekerjaan pengadaan rambu lalu lintas di Dishubkominfo Kab. Cianjur adalah belum berdasarkan atas prinsip keterbukaan dengan melaksanakan tender melalui e-procurement, namun e-procurement ini masih dibutuhkan sedikit penyempurnaan, pelaksanaan tender dilakukan dengan cara formalitas saja karena calon pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya. Bentuk perlindungan hukum terhadap peserta yang tidak memenangkan tender dikaitkan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yaitu dilindungi oleh lembaga yang berwenang menerapkan sanksi tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kata kunci: prinsip keterbukaan, tender, pengadaan rambu lalu lintas
File :
https://media.unpad.ac.id/thesis/110110/2009/110111090013_1_7959.pdf
https://media.unpad.ac.id/thesis/110110/2009/110111090013_a_1117.pdf
https://media.unpad.ac.id/thesis/110110/2009/110111090013_l_4454.pdf
https://media.unpad.ac.id/thesis/110110/2009/110111090013_c_7875.pdf
https://media.unpad.ac.id/thesis/110110/2009/110111090013_d_9776.pdf
https://media.unpad.ac.id/thesis/110110/2009/110111090013_k_2629.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
