PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DI PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
Total View This Week5
Total View This Week5
Institusion
Universitas Padjadjaran
Author
Herawati, Elmi
Subject
Datestamp
2021-11-23 00:00:00
Abstract :
ABSTRAK Dalam suatu upaya pencapaian tujuan pada suatu organisasi di butuhkannya administrasi, sehingga dengan adanya administrasi akan terciptanya ketertiban, keteraturan dan kelancaran yang efektif dan efisien. Begitu halnya pada pemerintahan, agar terwujudnya pemerintahan yang baik (good goverment) perlu adanya administrasi yang baik pula. Administrasi yang baik nampak pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). hal tersebut dimaksud agar adanya pertanggung jawaban berbentuk laporan dari Kepala Daerah ke Walikota Jawa Barat untuk memberikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat . Dalam penulisan tugas akhir ini metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan, dengan mengadakan pengamatan ke lokasi praktek kerja, melalui wawancara. Dalam mengumpulkan data untuk melengkapi penyusunan tugas akhir, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di bagian Pemerintah Umum pada Pemerintahan Kota Bandung, PKL dilaksanakan pada bulan Februari sampai akhir bulan April tahun 2012. Proses penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) meliputi mempersiapkan rapat dan memberikan surat undangan kepada setiap Kepala SKPD, bagian Pemerintahan Umum mempercayakan memberikan penjelasan tentang LPPD kepada pihak ketiga yaitu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai konsultan untuk menjelaskan IKK (Indikator Kinerja Kunci) setelah pengisian IKK oleh setiap SKPD yang telah ditandatangani oleh Walikota baru diserahkan ke Pemerintahan Kota Bandung ke bagian Pemerintahan Umum, dan bagian umum memberikan evaluasi apakah data dan anggaran sesuai atau tidak barulah setelah itu Pemum membuatkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (LPPD) tahunan dan untuk memberikan pertanggungjawaban ke Walikota Jawa Barat. Secara keseluruhan proses penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) di bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung sudah terlaksana dengan baik, karena dalam pelaksanaannya sistem informasi yang diberikan oleh Pemerintahan Kota Bandung mudah dimengerti dan transparansi. Akan tetapi, pada proses pelaksanaannya masih juga terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian yaitu lambatnya pengumpulan IKK(Indikator Kinerja Kunci) oleh setiap SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam pembuatan LPPD(Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dan sebagiannya.
ABSTRAK Dalam suatu upaya pencapaian tujuan pada suatu organisasi di butuhkannya administrasi, sehingga dengan adanya administrasi akan terciptanya ketertiban, keteraturan dan kelancaran yang efektif dan efisien. Begitu halnya pada pemerintahan, agar terwujudnya pemerintahan yang baik (good goverment) perlu adanya administrasi yang baik pula. Administrasi yang baik nampak pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). hal tersebut dimaksud agar adanya pertanggung jawaban berbentuk laporan dari Kepala Daerah ke Walikota Jawa Barat untuk memberikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat . Dalam penulisan tugas akhir ini metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan, dengan mengadakan pengamatan ke lokasi praktek kerja, melalui wawancara. Dalam mengumpulkan data untuk melengkapi penyusunan tugas akhir, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di bagian Pemerintah Umum pada Pemerintahan Kota Bandung, PKL dilaksanakan pada bulan Februari sampai akhir bulan April tahun 2012. Proses penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) meliputi mempersiapkan rapat dan memberikan surat undangan kepada setiap Kepala SKPD, bagian Pemerintahan Umum mempercayakan memberikan penjelasan tentang LPPD kepada pihak ketiga yaitu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai konsultan untuk menjelaskan IKK (Indikator Kinerja Kunci) setelah pengisian IKK oleh setiap SKPD yang telah ditandatangani oleh Walikota baru diserahkan ke Pemerintahan Kota Bandung ke bagian Pemerintahan Umum, dan bagian umum memberikan evaluasi apakah data dan anggaran sesuai atau tidak barulah setelah itu Pemum membuatkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (LPPD) tahunan dan untuk memberikan pertanggungjawaban ke Walikota Jawa Barat. Secara keseluruhan proses penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) di bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung sudah terlaksana dengan baik, karena dalam pelaksanaannya sistem informasi yang diberikan oleh Pemerintahan Kota Bandung mudah dimengerti dan transparansi. Akan tetapi, pada proses pelaksanaannya masih juga terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian yaitu lambatnya pengumpulan IKK(Indikator Kinerja Kunci) oleh setiap SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam pembuatan LPPD(Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dan sebagiannya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
