ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN PERATURAN DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Jefri, Ferdiansyah
Uning, Pratimaratri
Boy Yendra, Tamin
Uning, Pratimaratri
Boy Yendra, Tamin
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-08-12 08:30:22
Abstract :
ABSTRAK Tindak pidana pemilu terjadi pada pemilihan umum salah satunya adalah menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu yang diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Pemilu. Tindak pidana Pemilu tidak menutup kemungkinan anak sebagai pelaku dikarenakan telah terorganisirnya tindak pidana pada masa sekarang ini. Rumusan permasalahan 1) bagaimanakah sinkronisasi peraturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak di Indonesia? 2) bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan di Indonesia? Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dan spesifikasi hukum dikaji secara horizontal. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian 1) Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan Pasal 515 UU Pemilu sebagai hukum materil yang menggunakan hukum acara pidana biasa atau KUHAP dan memperhatikan kepentingananaksebagaimana yang telahdiaturdalamUndang-UndangSPPA. 2) Mekanisme penyelesaian dilalui dari penyidikan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sampai pada tahap proses persidangan selanjutnya diajukan proses diversi, apabila diversi menghasilkan kesepakatan atau tidak menghasilkan kesepakatan maka dilalui proses persidangan sidang tertutup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu, Anak, SPPA, SinkronisasiHukum
ABSTRAK Tindak pidana pemilu terjadi pada pemilihan umum salah satunya adalah menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu yang diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Pemilu. Tindak pidana Pemilu tidak menutup kemungkinan anak sebagai pelaku dikarenakan telah terorganisirnya tindak pidana pada masa sekarang ini. Rumusan permasalahan 1) bagaimanakah sinkronisasi peraturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak di Indonesia? 2) bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan di Indonesia? Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dan spesifikasi hukum dikaji secara horizontal. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian 1) Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan Pasal 515 UU Pemilu sebagai hukum materil yang menggunakan hukum acara pidana biasa atau KUHAP dan memperhatikan kepentingananaksebagaimana yang telahdiaturdalamUndang-UndangSPPA. 2) Mekanisme penyelesaian dilalui dari penyidikan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sampai pada tahap proses persidangan selanjutnya diajukan proses diversi, apabila diversi menghasilkan kesepakatan atau tidak menghasilkan kesepakatan maka dilalui proses persidangan sidang tertutup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu, Anak, SPPA, SinkronisasiHukum
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
