MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER MELALUI HOSPITAL BY-LAWS
DI RUMAH SAKIT AWAL BROS PEKANBARU
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Dedi, Afandi
Uning, Pratimaratri
Yofiza, Media
Uning, Pratimaratri
Yofiza, Media
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-02-28 04:52:25
Abstract :
Dokter dalam menjalankan tugas profesinya berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Memberikan perlindungan hukum bagi dokter merupakan salah satu kewajiban rumah sakit sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) huruf (s) Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang dituangkan dalam Hospital By-Laws (HBL). Rumusan masalah adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif serta model dan faktor-faktor yang memengaruhinyadi Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Penelitian hukum empiris dengan sumber data primer dan sekunder dilakukan untuk menjawab masalah penelitian. Pengumpulan data dengan studi literatur, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Data dianalisis secara kualitatif. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam HBL adalah jaminan perlindungan hukum, legal administratif, kewenangan praktik profesi / asuhan klinis, pengaturan praktik klinis, mutu pelayanan medis, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta larangan dan sanksi. Perlindungan hukum represif berupa penanganan komplain dan klaim, investigasi, penyelesaian, dan pembiayaan kasus sengketa medis. Model implementasi kebijakan perlindungan hukum yang didapat adalah model kesesuaian, yaitu terdapat kesesuaian antara program, manajemen selaku pelaksana, dan dokter selaku penerima manfaat.Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi model adalah komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi yang berkomitmen, dan struktur birokrasi yang lengkap dan efisien. Kata kunci: dokter, hospital by-laws, model, perlindungan hukum
Dokter dalam menjalankan tugas profesinya berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Memberikan perlindungan hukum bagi dokter merupakan salah satu kewajiban rumah sakit sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) huruf (s) Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang dituangkan dalam Hospital By-Laws (HBL). Rumusan masalah adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif serta model dan faktor-faktor yang memengaruhinyadi Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Penelitian hukum empiris dengan sumber data primer dan sekunder dilakukan untuk menjawab masalah penelitian. Pengumpulan data dengan studi literatur, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Data dianalisis secara kualitatif. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam HBL adalah jaminan perlindungan hukum, legal administratif, kewenangan praktik profesi / asuhan klinis, pengaturan praktik klinis, mutu pelayanan medis, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta larangan dan sanksi. Perlindungan hukum represif berupa penanganan komplain dan klaim, investigasi, penyelesaian, dan pembiayaan kasus sengketa medis. Model implementasi kebijakan perlindungan hukum yang didapat adalah model kesesuaian, yaitu terdapat kesesuaian antara program, manajemen selaku pelaksana, dan dokter selaku penerima manfaat.Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi model adalah komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi yang berkomitmen, dan struktur birokrasi yang lengkap dan efisien. Kata kunci: dokter, hospital by-laws, model, perlindungan hukum
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
