PERANAN PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP USAHA KARAOKE YANG MELANGGAR `PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Adrian, Ariansyah Efendi
Sanidjar, Pebrihariati
Sanidjar, Pebrihariati
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-03-03 02:06:18
Abstract :
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum, dan Penyakit Masyarakat bertujuan untuk memberantas perbuatan menyimpang. Masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran seperti menjual minuman keras, menyediakan jasa pemandu lagu, jam operasional melewati batas waktu, dan tidak memiliki TDUP sehingga perlunya pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir. Rumusan Masalah penelitian: 1) Bagaimanakah Pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah?. Metode Penelitian: Penelitian Hukum Sosiologis, sumber data menggunakan sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, analisa data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Pengawasan sudah dilakukan secara rutin setiap bulan namun masih ditemukan usaha karaoke yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah 2) Kendala-kendala yang dihadapi yaitu Kondisi Geografi, Sumber Daya Manusia, Ketidakpekaan Masyarakat, dan Penerapan Sanksi Peraturan Daerah 3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu Melakukan Penambahan Personil Tim Pengawas, Mengajak Kerjasama LSM, Sosialisasi Peraturan Daerah, dan Merevisi Peraturan Daerah. Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan, Usaha Karaoke
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum, dan Penyakit Masyarakat bertujuan untuk memberantas perbuatan menyimpang. Masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran seperti menjual minuman keras, menyediakan jasa pemandu lagu, jam operasional melewati batas waktu, dan tidak memiliki TDUP sehingga perlunya pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir. Rumusan Masalah penelitian: 1) Bagaimanakah Pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah?. Metode Penelitian: Penelitian Hukum Sosiologis, sumber data menggunakan sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, analisa data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Pengawasan sudah dilakukan secara rutin setiap bulan namun masih ditemukan usaha karaoke yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah 2) Kendala-kendala yang dihadapi yaitu Kondisi Geografi, Sumber Daya Manusia, Ketidakpekaan Masyarakat, dan Penerapan Sanksi Peraturan Daerah 3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu Melakukan Penambahan Personil Tim Pengawas, Mengajak Kerjasama LSM, Sosialisasi Peraturan Daerah, dan Merevisi Peraturan Daerah. Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan, Usaha Karaoke
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
