PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHST OF THE CHILD TAHUN 1989
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Viki, Hardiansyah Suriadi
Deswita, Rosra
Surya, Prahara
Deswita, Rosra
Surya, Prahara
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-06-30 07:50:47
Abstract :
Dengan banyaknya perkawinan campuran ini menimbulkan banyak permasalahan hukum antar golongan. Perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang seringkali berbeda aturan masing-masing negara baik negara satu maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Dimana dalam pelaksanaanya di Indonesia banyak ditemui kondisi yang diskriminatif, yang tidak sesuai dengan salah satu prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak tahun 1989 yaitu prinsip non diskriminasi. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kasus yang terjadi kepada Gloria Natapradja Hamel dan Kevin Joshua Scheunemaan. Adapun permasalahannya adalah, 1) bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Konvensi Hak Anak ?, 2) bagaimanakah upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia ?. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, 1) Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia ditinjau dari Konvensi Hak Anak tahun 1989 dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam konvensi tersebut yaitu prinsip non diskriminasi karena dalam kenyataanya dilapangan masih ditemukan tindakan yang bersifat diskriminatif. 2) Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dengan membentuk ataupun memperbaharui peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun pelaksanaannya dilapangan masih belum sesuai dan berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pasangan perkawinan campuran. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Hasil Perkawinan Campuran, Konvensi Hak Anak
Dengan banyaknya perkawinan campuran ini menimbulkan banyak permasalahan hukum antar golongan. Perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang seringkali berbeda aturan masing-masing negara baik negara satu maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Dimana dalam pelaksanaanya di Indonesia banyak ditemui kondisi yang diskriminatif, yang tidak sesuai dengan salah satu prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak tahun 1989 yaitu prinsip non diskriminasi. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kasus yang terjadi kepada Gloria Natapradja Hamel dan Kevin Joshua Scheunemaan. Adapun permasalahannya adalah, 1) bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Konvensi Hak Anak ?, 2) bagaimanakah upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia ?. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, 1) Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia ditinjau dari Konvensi Hak Anak tahun 1989 dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam konvensi tersebut yaitu prinsip non diskriminasi karena dalam kenyataanya dilapangan masih ditemukan tindakan yang bersifat diskriminatif. 2) Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dengan membentuk ataupun memperbaharui peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun pelaksanaannya dilapangan masih belum sesuai dan berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pasangan perkawinan campuran. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Hasil Perkawinan Campuran, Konvensi Hak Anak
File :
4 VIKI HARDIANSYAH SURIADI (1510012111198) COVER.pdf
4 VIKI HARDIANSYAH SURIADI (1510012111198) ABSTRAK.pdf
4 VIKI HARDIANSYAH SURIADI (1510012111198) BAB I.pdf
4 VIKI HARDIANSYAH SURIADI (1510012111198) BAB II.pdf
4 VIKI HARDIANSYAH SURIADI (1510012111198) BAB III.pdf
4 VIKI HARDIANSYAH SURIADI (1510012111198) BAB IV.pdf
4 VIKI HARDIANSYAH SURIADI (1510012111198) DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
