PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN DALAM
PUTUSAN NOMOR 552/Pdt.G/2013/PN-Dps DI PENGADILAN NEGERI
KELAS 1 A DENPASAR
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
AFRIDAH, AFRIDAH
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-03-31 04:23:25
Abstract :
Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Dalam Putusan Perkara Nomor 552/Pdt.G/ 2013/ PN.Dps. Di Pengadilan Negeri Denpasar Afridah 1 1 , Adri 2 . Yansalzisatry . 1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email: afrida2304@gmail.com ABSTRAK Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terjadinya sengketa harta bersama karena putusnya perkawinan akibat dari perceraian. Perumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN.Dps, (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pasal 37 diterapkan untuk mengatur hukum mana nantinya yang akan digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan karena perceraian, para pihak bebas menentukan hukum mana yang akan digunakan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasari dengan pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan hukum, berdasarkan gugatan dan eksepsi dari para pihak hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim tidak memberikan pertimbangan di luar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : perkawinan, sengketa, harta.
Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Dalam Putusan Perkara Nomor 552/Pdt.G/ 2013/ PN.Dps. Di Pengadilan Negeri Denpasar Afridah 1 1 , Adri 2 . Yansalzisatry . 1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email: afrida2304@gmail.com ABSTRAK Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terjadinya sengketa harta bersama karena putusnya perkawinan akibat dari perceraian. Perumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN.Dps, (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta perkawinan dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pasal 37 diterapkan untuk mengatur hukum mana nantinya yang akan digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan karena perceraian, para pihak bebas menentukan hukum mana yang akan digunakan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasari dengan pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan hukum, berdasarkan gugatan dan eksepsi dari para pihak hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim tidak memberikan pertimbangan di luar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : perkawinan, sengketa, harta.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
