PELAKSANAAN PENCABUTAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM NOMOR
821.22/335/DIDIKPORA-2016 TENTANG MUTASI ASN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL GURU
(Studi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
DERIK SEPTIAN, DERIK SEPTIAN
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-05-19 02:56:42
Abstract :
PELAKSANAAN PENCABUTAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM NOMOR 821.22/335/DIDIKPORA-2016 TENTANG MUTASI ASN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU (Studi Kasus Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG) 1 Derik Septian , Dr.Maiyestati S.H.,M.H 1 , Drs.Suparman Khan M.Hum 1 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 1 E-mail : derikseptian10@gmail.com Abstrak Pencabutan SK DIDIKPORA Kabupaten Agam dilakukan karena PTUN menganggap DIDIKPORA Kabupaten Agam tidak berwenang melakukan Mutasi tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dipertegas dengan PERMENDAGRI Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pengalihan urusan, dimana proses mutasi tidak boleh dilakukan selama proses pengalihan wewenang dari pemerintah Kab/Kota ke pemerintah Provinsi.. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Pembahasan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi ASN Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG). 2) Bagaimana Pelaksanaan Pencabutan SK Kepala DIDIKPORA Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni dengan menggunakan berbagai data sekunder, keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana. Dianalisa secara kualitatif yaitu mengelompokan data sesuai dengan masalah yang diteliti untuk ditarik kesimpulan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan hasil penelitian 1).Pertimbangan hakim dalam pencabutan SK DIDIKPORA dikarenakan DIDIKPORA tidak berwenang melakukan mutasi. 2). Pelaksanaan pencabutan SK DIDIKPORA dilakukan dengan cara PTUN Padang memerintahkan DIDIKPORA untuk mencabut SK tersebut karena hakim mengabulkan permohonan pemohon. Kata kunci : Pencabutan SK, DIDIKPORA, Mutasi.
PELAKSANAAN PENCABUTAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM NOMOR 821.22/335/DIDIKPORA-2016 TENTANG MUTASI ASN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU (Studi Kasus Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG) 1 Derik Septian , Dr.Maiyestati S.H.,M.H 1 , Drs.Suparman Khan M.Hum 1 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 1 E-mail : derikseptian10@gmail.com Abstrak Pencabutan SK DIDIKPORA Kabupaten Agam dilakukan karena PTUN menganggap DIDIKPORA Kabupaten Agam tidak berwenang melakukan Mutasi tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dipertegas dengan PERMENDAGRI Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pengalihan urusan, dimana proses mutasi tidak boleh dilakukan selama proses pengalihan wewenang dari pemerintah Kab/Kota ke pemerintah Provinsi.. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Pembahasan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi ASN Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG). 2) Bagaimana Pelaksanaan Pencabutan SK Kepala DIDIKPORA Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni dengan menggunakan berbagai data sekunder, keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana. Dianalisa secara kualitatif yaitu mengelompokan data sesuai dengan masalah yang diteliti untuk ditarik kesimpulan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan hasil penelitian 1).Pertimbangan hakim dalam pencabutan SK DIDIKPORA dikarenakan DIDIKPORA tidak berwenang melakukan mutasi. 2). Pelaksanaan pencabutan SK DIDIKPORA dilakukan dengan cara PTUN Padang memerintahkan DIDIKPORA untuk mencabut SK tersebut karena hakim mengabulkan permohonan pemohon. Kata kunci : Pencabutan SK, DIDIKPORA, Mutasi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
