PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANGKOTA PADANG DALAM MEMBERI IZIN PENDIRIAN
MENARA TELEKOMUNIKASIBERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG IZIN
PEMANFAATAN RUANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
M FADLI NASSER, M FADLI NASSER
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-05-19 03:01:27
Abstract :
PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN TOWER BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG M Fadli Nasser 1 , Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H 1 , Drs. Suparman 1 Khan M.Hum 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail : muhammadfadli9490@gmail.com Abstrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang.Menurut pengamatan penulis, bahwa di Kota Padang dibangun menara-menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut, akan tetapi tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun di Kota Padang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dari Komunikasi dan Informatika. Metode yang digunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdapat data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian yaitu: (1). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Padang dalam memberikan izin pendirian Menara Telekomuniksi didekat pemukiman warga harus ada izin prinsip untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) (2). Kendala-kendala atau hambatan terahadap pendirian tower di kota padang menurut peraturan walikota padang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang yakni kurangnya kordinasi antara pihak pemberi izin dengan perangkat pemerintah daerah. (3) Dampak kerugian terhadap masyarakat disekitar pendirian Menara Telekomunikasi antara lain Kerusakan infrastruktur, Kekhawatiran masyarakat akan robohnya Menara Telekomunikasi, dan sebagainya. Kata kunci: Penataan Ruang Kota, Menara Telekomunikasi, Izin Pendirian.
PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN TOWER BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG M Fadli Nasser 1 , Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H 1 , Drs. Suparman 1 Khan M.Hum 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail : muhammadfadli9490@gmail.com Abstrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang.Menurut pengamatan penulis, bahwa di Kota Padang dibangun menara-menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut, akan tetapi tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun di Kota Padang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dari Komunikasi dan Informatika. Metode yang digunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdapat data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian yaitu: (1). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Padang dalam memberikan izin pendirian Menara Telekomuniksi didekat pemukiman warga harus ada izin prinsip untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) (2). Kendala-kendala atau hambatan terahadap pendirian tower di kota padang menurut peraturan walikota padang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang yakni kurangnya kordinasi antara pihak pemberi izin dengan perangkat pemerintah daerah. (3) Dampak kerugian terhadap masyarakat disekitar pendirian Menara Telekomunikasi antara lain Kerusakan infrastruktur, Kekhawatiran masyarakat akan robohnya Menara Telekomunikasi, dan sebagainya. Kata kunci: Penataan Ruang Kota, Menara Telekomunikasi, Izin Pendirian.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
